AKTUALITA _ Asosiasi Bank Sampah (Asobsi) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten Bogor lakukan silaturahmi dan audiensi terkait persoalan sampah dan nasib para pegiat lingkungan yang mengelola sampah.
Silaturahmi audiensi tersebut diterima langsung oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, yang juga dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, para pegiat lingkungan dan anggota Asobsi se Kabupaten Bogor. Diskusi dan Silaturahmi dilakukan di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Sabtu (15/2/25).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Asobsi yang di nahkodai oleh Bambang Nugraha mengaku senang dengan adanya kesempatan silaturahmi bersama Pemerintah Kabupaten Bogor. Dimana dirinya bisa menyampaikan keluh kesah para pegiat lingkungan bank sampah khususnya untuk terus bisa berkontribusi terhadap pemerintah.
“ Saya menyampaikan, agar bank sampah juga bisa menjadi prioritas di pemerintah, dalam hal ini pemerintahan desa. Dimana, ada anggaran khusus dari pemerintah desa untuk bank sampah, jadi kami tidak hanya mengandalkan bantuan dari Pemkab Bogor yang sampai saat ini belum merata,” ungkapnya kepada Aktualita.
Bukan hanya itu saja, Bambangn menyebut, kekurangan alat dalam mengelola sampah sudah menjadi keluhan para pegiat bank sampah. Tidak sedikit dari mereka merogoh kantong pribadi untuk sekedar membeli alat atau operasional. “ Sampah itu persoalan besar, dan akan menjadi bom waktu nantinya. Namun anehnya, persoalan sampah tidak menjadi prioritas anggaran di dalam pemerintahan desa,” ujarnya.
Kami tidak menutup mata, sambungnya, minimnya kesadaran dari masyarakat hanya untuk sekedar memilah sampah basah dan kering saja sepertinya sulit. Jika kami para penggiat bank sampah diberikan dukungan anggaran untuk operasional, kami akan berusaha lebih keras lagi untuk memberikan pemahaman dan mensosialisasikan kepada warga akan pentingnya mengelola sampah.
“ Kita harus memikirkan generasi kita yang akan datang, bukan hanya bicara saat ini, jika tidak dari sekarang kita bijak dalam memilih dan mengelola sampah, bukan tidak mungkin nanti sungai dan lainnya jadi tempat pembuangan sampah,” katanya.
“ Oleh karena itu saya berharap, ada aturan yang mengikat dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk Pemdes agar bisa mengalokasikan anggaran khusus untuk bank sampah,” tutupnya.
“ Alhamdulillah kita semua di sini lengkap dari DPRD, Bappedalitbang/perencana, Sekda/yang koordinasi, DLH/yang melaksanakan serta Asobsi mewakili komunitas pegiat lingkungan, sepakat bulat menyampaikan bahwa cara pengelolaan sampah dengan membuang ke TPA Galuga seperti saat ini dijalankan harus dihentikan, tidak diteruskan,” terang anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi 3 Achmad Fathoni.
Politisi PKS itu mengatakan, Menyelesaikan masalah sampah adalah dengan mengelolanya dari hulu atau sumbernya, peran aktif masyarakat pun sangat dibutuhkan dalam permasalahan sampah. Pemda sudah menyediakan anggaran untuk semua, oleh karena itu peran masyarakat sangat penting dalam menanggulangi permasalahan sampah.
Pertemuan hari ini, ucap pria yang akrab disapa Fathoni tersebut ada beberapa poin yang dibahas, Pertama saat ini sampah sudah menyedot sekitar 100 M dr dana APBD dan terus meningkat. Kedua, Kondisinya baru 260 ribu ton atau 722 ton per hari dari 2.800 ton/hari (25 %). Jika ditambah pengurangan 130 rb ton 310 ton per hari atau 12,5 %.
“ Ketiga, cara penanganan sampah saat ini bermasalah (open dumping dan biaya transportasi tinggi, karena jarak). Kemudian yang keempat harus ada solusi dan terobosan (Berbasis pemberdayaan masyarakat, berbasis zonasi/teritorial, berbasis teknologi shg zero waste),” tuturnya.
“ Dan untuk kesana, harus ada 2 jalur top down (regulasi dan kebijakan anggaran) dan bottom up (pembinaan dan pemberdayaan),” pungkasnya.
(NS)
