Aktualita.co.id – Komisi III DPRD Kabupaten Bogor turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti instruksi Bupati Bogor Rudy Susmanto terkait rencana pemekaran wilayah Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Bogor Timur.
Langkah ini diambil setelah sejumlah tokoh masyarakat dan kepala desa dari wilayah timur Kabupaten Bogor meminta wakil rakyat untuk meninjau langsung lokasi potensial sebagai pusat pemerintahan daerah baru tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Gerindra Beben Suhendar menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan undangan dari masyarakat dan kepala desa usai pertemuan tokoh-tokoh Bogor Timur di Pendopo Bupati Bogor beberapa waktu lalu.
“Terkait rencana pemekaran daerah, Pak Bupati memang telah mengagendakan penyusunan blueprint untuk Bogor Barat dan Bogor Timur di tahun ini,” ujar Beben kepada Aktualita.co.id, Kamis (13/06/25).
Beben menambahkan, salah satu fokus tinjauan adalah untuk mengevaluasi alternatif lokasi pusat pemerintahan Bogor Timur yang diproyeksikan akan ditentukan dalam waktu dekat. Wilayah-wilayah seperti Jonggol, Cileungsi, Sukamakmur, dan beberapa kecamatan lainnya menjadi kandidat utama.
“Kita ingin menelusuri lokasi-lokasi potensial untuk menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, termasuk wilayah Sukamakmur,” jelasnya.
Dalam tinjauannya, Beben mengamati kondisi infrastruktur yang ada, termasuk Jalan Transyogi Cariu-Jonggol dan akses menuju Kecamatan Sukamakmur. Ia juga menyoroti keberadaan jalan POJ (Pearl of Java) yang memiliki lebar 25 meter dan menjadi akses penghubung strategis.
“Jarak dari Transyogi ke lokasi alternatif calon ibu kota cukup dekat. Hari ini kita tinjau langsung untuk menilai kondisi dan jaraknya sebagai bahan musyawarah,” ujarnya.
Beben juga menyampaikan bahwa usulan pembangunan lanjutan Jalan POJ sepanjang 500 meter dengan lebar 5 meter sudah diajukan dalam anggaran 2025. Jalan ini dinilai penting untuk membuka akses empat desa di bagian timur Sukamakmur dan memperkuat konektivitas antarkecamatan.
Terkait lokasi pusat pemerintahan CDOB Bogor Timur, Beben menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Meskipun Pemkab Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan Kecamatan Jonggol sebagai lokasi utama, belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Makanya, kami juga siapkan alternatif di berbagai kecamatan sebagai langkah antisipasi,” tegasnya.
Ia turut mengungkapkan bahwa anggaran penyusunan blueprint pemekaran telah dialokasikan sebesar Rp4 miliar melalui Bappenda dan saat ini tengah dalam proses lelang. Diharapkan proses tersebut rampung dalam tahun anggaran 2025 agar penentuan titik ibu kota dapat segera dipastikan.
“Ini sesuai dengan pembicaraan antara Pak Bupati dan warga Bogor Timur, semoga cepat terealisasi,” katanya.
Lebih lanjut, Beben menegaskan bahwa persiapan pemekaran wilayah tidak sebatas pada pembentukan logo atau simbol daerah. Banyak aspek lainnya yang harus disiapkan, termasuk lagu daerah, lambang, serta sarana pendukung administratif dan pemerintahan.
“Ini PR besar kita bersama. Semuanya harus dipersiapkan secara matang,” ungkapnya.
Sebelumnya, semangat pemekaran Bogor Timur menjadi Daerah Otonomi Baru juga terlihat dalam dialog strategis yang digelar di Pendopo Bupati Bogor. Dialog ini melibatkan Pemkab Bogor, Presidium Bogor Timur, serta anggota DPRD Dapil II sebagai bentuk komitmen mendorong percepatan DOB.
Ketua Presidium Bogor Timur Alhafiz Rana mengatakan bahwa masukan terhadap blueprint CDOB, termasuk pembahasan titik lokasi pusat pemerintahan, telah disampaikan. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah, sambil menyerahkan penentuan nama dan titik koordinat ibu kota kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Bogor.
“Kalau berdasarkan Perda, ibu kota direncanakan di Jonggol. Tapi keputusan finalnya kita serahkan kepada Pemkab,” ungkap Alhafiz.
Ia juga menyebutkan bahwa meskipun moratorium pemekaran wilayah oleh pemerintah pusat masih berlaku, persiapan di tingkat daerah harus tetap berjalan. Bahkan, menurutnya, pembangunan fisik untuk mendukung CDOB ditargetkan bisa dimulai pada 2026 setelah persiapan anggaran rampung di tahun ini.
