Aktualita.co.id – Camat Cileungsi Ady Hendriyana menyampaikan berbagai persoalan penting yang masih dihadapi wilayahnya kepada anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) II. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan reses masa sidang III tahun 2024–2025 yang digelar di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (15/07/25).
Pada kesempatan ini, Ady secara terbuka memaparkan sederet persoalan mulai dari kemacetan, banjir, pencemaran lingkungan, sampah, keterbatasan sarana pendidikan, lahan tidur, infrastruktur jalan termasuk permasalahan flyover Cileungsi yang masih menjadi perhatian publik.
“Salah satu masalah adalah banjir yang masih terjadi, salah satunya di depan BPSK Cileungsi. Meski hujan sudah mulai reda, genangan air tetap terjadi. Ini penyebab utamanya adalah pendangkalan di hulu Sungai Cibarengkok yang berada di wilayah Klapanunggal,” kata Ady dalam sambutannya.
“Kalau hulu sungainya tidak dilakukan normalisasi, maka banjir kemungkinan tetap terjadi, meskipun saluran drainase dan box cover di Cipecang sudah diperbaiki,” jelas Ady.
Ady juga menyoroti kondisi jalan di wilayahnya. Salah satunya Jalan Dayeh – Cikahuripan yang panjangnya sekitar 400 meter dan sempat viral di media sosial. Jalan ini menjadi persoalan karena kepemilikannya berada di bawah Yayasan Purnabakti Pertiwi.
“Kepala desa sebenarnya ingin melakukan betonisasi dengan dana desa, tetapi malah mendapat teguran dari pihak yayasan. Padahal, banyak penyerobotan lahan di sekitar itu,” ungkapnya.
Permasalahan serupa juga terjadi pada jalan bekas kegiatan PC2022 yang juga belum bisa diperbaiki karena status kepemilikannya belum jelas. Camat berharap agar jalan-jalan tersebut dapat dihibahkan kepada pemerintah daerah atau desa agar bisa segera ditangani.
“Selain itu, jalan Gandoang – Mampir dan Limus Nunggal – Mekarsari juga menjadi perhatian. Keduanya belum masuk dalam perencanaan tahun 2025, namun diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2026,” harapnya.
Ady juga menyampaikan kebutuhan mendesak dalam sektor pendidikan. Di antaranya adalah pembangunan SMP Negeri 5 di atas tanah milik pemerintah daerah di Limus Nunggal yang diharapkan dapat mulai masuk tahap DED (Detail Engineering Design) di tahun 2025 atau 2026.
“Bukan hanya itu, kondisi toilet (MCK) di beberapa SMP, khususnya SMPN 1 Cileungsi, sangat memprihatinkan. Dari kebutuhan sekitar 30 – 35 MCK, sekolah tersebut baru memiliki sekitar 15. Sama halnya di SMPN 2, 3, dan 4. Di SMPN 4 bahkan terdapat ancaman longsor karena turap yang berbatasan langsung dengan Setu Tunggilis belum diperkuat,” paparnya.
Lebih lanjut Ady mengungkapkan, Di bidang kesehatan, pemindahan Puskesmas Gandoang dan Puskesmas Pasir Angin menjadi prioritas. Lokasi untuk keduanya sudah tersedia di lahan milik pemerintah daerah, namun masih perlu penetapan lokasi dan percepatan proses pembangunan.
Ady juga menyoroti buruknya drainase dari Pasar Cileungsi hingga Permata Cibubur, yang menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan tersebut. Meski ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, masyarakat berharap ada langkah nyata untuk memperbaikinya.
“Kemudian drainase di kawasan Metland Cileungsi juga perlu perhatian. Karena fasos-fasumnya sudah diserahkan ke Kabupaten Bogor, maka tanggung jawab perbaikan sepenuhnya berada di pemerintah kabupaten,” tuturnya.
Pelayanan administrasi kependudukan juga menjadi sorotan. Menurut Ady, pencetakan KTP di Kabupaten Bogor masih sangat lambat.
“Di Cileungsi bikin KTP satu itu bisa sampai 6 bulan. Sampai dengan hari ini saja yang dicetak itu per bulan April dan Mei. Kita sudah masuk bulan Juli, tapi yang dicetak baru bulan April – May. Jadi wajar kalau masyarakat hanya direkam sekarang, selesainya nanti bisa Desember,” ungkapnya.
Ia menilai, keterbatasan blanko dan tidak adanya fasilitas pencetakan KTP di tingkat kecamatan menjadi penyebab utama. Padahal, di wilayah seperti Bekasi dan Depok, pencetakan sudah bisa dilakukan di kecamatan.
Flyover Cileungsi kembali menjadi perhatian. Meski kewenangannya berada di tangan pemerintah provinsi, Camat Ady menekankan pentingnya penataan dan penerangan.
“Kami sudah mengusulkan penambahan 40 titik PJU. Sampai 30 Juli ini, juga sedang berjalan program penataan PKL di bawah flyover dan depan Pasar Cileungsi untuk direlokasi,” ujarnya.
“Kemudian terkait persoalan sampah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga sudah overload dan TPPAS Nambo belum berfungsi. Saya mengusulkan program “satu desa satu insinerator” untuk mengurangi beban sampah. Dan beberapa desa juga sudah ada yang siap menyediakan lahannya,” terngnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Junaidi Samsudin mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi warga.
“Untuk jalan Dayeh – Mampir yang berada di lahan Yayasan Purnabakti Pertiwi kami akan segera berkirim surat dan melakukan audiensi. Kami akan upayakan agar jalan tersebut bisa diperbaiki oleh desa atau pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa pembangunan SMPN 5 Cileungsi sudah masuk dalam usulan reses sebelumnya dan ditargetkan bisa direalisasikan di tahun 2026.
“Kami sudah dorong agar DED-nya dimasukkan dalam perubahan anggaran. Semoga bisa terealisasi. Untuk tenaga pendidik juga akan kami dorong penyalurannya,” tambahnya.
“Dan untuk reses ini saya memastikan bahwa seluruh usulan yang muncul dalam reses akan ditampung dan diprioritaskan berdasarkan urgensi,” tutupnya.
(Rz)
