AKTUALITA.CO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Achmad Fathoni melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bojong Nangka 1, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Selasa (28/10/25).
Dalam tinjauan tersebut, Fathoni memastikan bahwa SDN Bojong Nangka 1 menjadi salah satu sekolah yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan mebelair (perabotan kelas) pada tahun anggaran 2025.
“Saya memang ada aspirasi untuk pengajuan bantuan mebelair di tahun 2025 ini sebanyak 25 sekolah. Kami sudah menyusun daftarnya berdasarkan masukan dari lapangan, dan dari hasil tinjauan, SDN Bojong Nangka 1 memang sangat membutuhkan karena banyak mebelair yang sudah lama dan rusak,” ujar Fathoni saat ditemui di lokasi, Senin (28/10/25).
Menurutnya, sebagian besar perabotan di sekolah tersebut sudah tidak layak pakai, terutama meja dan kursi berbahan kayu yang telah lapuk dimakan usia. Bahkan, pihak sekolah sempat menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membeli beberapa perabot secara mandiri.
“Informasi dari kepala sekolah, beberapa mebelair sudah dibeli menggunakan dana BOS. Artinya, ini menunjukkan kebutuhan mendesak. Karena itu, SDN Bojong Nangka 1 akan menjadi salah satu prioritas penerima bantuan mebelair dari aspirasi kami,” terangnya.
Fathoni menjelaskan, dari total 25 sekolah penerima bantuan, masing-masing akan mendapatkan satu kelas mebelair lengkap. Selain membahas bantuan mebelair, Fathoni juga menyoroti kondisi infrastruktur sekolah yang sebagian ruang kelasnya tidak bisa digunakan sejak tahun 2020. Ia mengingatkan kembali bahwa pada kunjungan sebelumnya di tahun 2022, pihaknya sudah meminta Dinas Pendidikan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi rehab atau pembongkaran ruang kelas lama yang sudah tidak layak.
“Waktu itu sudah saya sampaikan agar segera diputuskan, apakah kelas lama dibongkar atau direhab. Bahkan sudah direkomendasikan untuk dihapus asetnya karena di belakang ada lahan kosong yang bisa digunakan untuk bangunan baru. Tapi setelah dicek sekarang, ternyata belum ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Politisi PKS itu menegaskan bahwa hasil tinjauan kali ini akan kembali dimasukkan sebagai catatan aspirasi dalam pembahasan APBD 2026 yang dijadwalkan pada November mendatang.
“Untuk bantuan mebelair akan kita dorong di tahun 2025, sementara rekomendasi ruang kelas baru (RKB) akan kita bahas dalam APBD 2026,” katanya.
Sementara itu, Kepala SDN Bojong Nangka 1 Umyati menjelaskan bahwa sejak tahun 2020 terdapat empat ruang kelas yang tidak bisa digunakan karena kondisi bangunan sudah rusak parah.
“Sejak 2020 ruang itu sudah tidak bisa dipakai. Dulu sempat satu dijadikan ruang guru, tapi tiga lainnya kosong karena sangat tidak layak. Kami sudah mengajukan rehab dan bahkan disarankan untuk menghapus aset karena kerusakannya berat. Namun, hingga kini belum terealisasi,” ungkapnya.
Dengan keterbatasan ruang tersebut, proses belajar mengajar terpaksa dibagi menjadi dua shift. Dari total 10 rombongan belajar (rombel), 6 kelas belajar pagi dan 4 kelas belajar siang.
“Kami sangat berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan empat ruang kelas baru ini. Ini bukan hanya kebutuhan sekolah, tapi juga demi kenyamanan dan keselamatan anak-anak dalam belajar,” pungkaanya. (Rz)









