AKTUALITA.CO.ID – Utusan Presiden RI Bidang Ketahanan Pangan H. Muhammad Mardiono menegaskan, kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini masih tergolong baik meski dunia tengah menghadapi berbagai tekanan krisis global.
Pernyataan tersebut disampaikan Mardiono saat berada di Lido, Cigombong, Kabupaten Bogor. Ia menilai kekhawatiran sebagian pihak terhadap kondisi Indonesia tidak berdasar pada pemahaman ekonomi.
“Saat ini ketahanan pangan Indonesia masih dalam kondisi baik, kalo ada yang bilang Indonesia cemas itu karena dia tidak punya rumus, dia tidak tahu tekan dan ke ekonomian Indonesia saat ini bagus,” Ujarnya, Kamis (23/04/26).
Ketua Umum DPP PPP itu juga mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap stabil di angka 5,39 persen pada periode 2024–2025. Namun, ia mengaku prihatin karena pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penurunan angka kemiskinan.
“Contohnya tahun 2024-2025 ekonomi kita itu masih tumbuh di 5,39 persen, tapi ironisnya kemiskinannya tumbuh juga. Padahal rumus dalam ke-ekonomian kalo ekonomi nya tumbuh maka kemiskinan nya turun, ini kenapa ekonomi nya tumbuh kemiskinan nya naik karena ada ketidakadilan. Ketidak adilan itulah yang harus di selesaikan agar ekonomi tumbuh kemiskinan turun, bukan kemiskinan di turun turunkan, Kita harus selesaikan ini dari sisi kemiskinan,” teganya.
Ia menyinggung rendahnya pertumbuhan sektor kewirausahaan nasional RI yang masih berada di kisaran 3,8 persen, jauh tertinggal dibandingkan negara lain seperti Singapura dan Thailand.
“Kita ini negara besar, tapi masyarakatnya masih cenderung menjadi konsumen, bukan produsen. Padahal, untuk maju kita harus memperkuat produksi dan berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk memperkuat kemandirian, termasuk dalam sektor energi agar ke depan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor.
Terkait isu kenaikan harga pangan, ia menegaskan bahwa tidak semua komoditas mengalami kenaikan. Jika terjadi lonjakan harga, menurutnya hal itu lebih disebabkan oleh pedagang, bukan kebijakan pemerintah.
“Kebijakan inti negara tidak menaikkan harga. Kalau ada kenaikan, itu permainan di tingkat pedagang dan ini harus diberantas,” tuturnya.
Ia juga mencontohkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan subsidi, seperti tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah tekanan global.
“Negara lain seperti Singapura, Filipina, Thailand, hingga Malaysia sudah mengalami kenaikan signifikan. Sementara Indonesia tetap berupaya melindungi rakyat kecil. Ini adalah bentuk nyata kerja pemerintah untuk masyarakat,” pungkasnya.
(Retza)
