AKTUALITA.CO.ID – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi program andalan Presiden RI Joko Widodo agar seluruh rakyat Indonesia memiliki legalitas dan kekuatan hak atas tanah yang dimilikinya. Hal tersebut pun turut diinginkan oleh warga Desa Sumberejo, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang sangat mengindam-idamkan mendapatkan program PTSL atau yang akrab disebut program sertifikat gratis.
Namun, keinginan warga tersebut harus pupus karena dipatahkan oleh Kepala Desa Sumberejo yang enggan mengambil program PTSL tersebut dengan alasan bukan bagian dari program kampanyenya menjadi kepala desa. Hal tersebut diutaran TN (46), salah satu warga Desa Sumberejo yang sangat menginginkan rumah dan lahan miliknya memiliki sertifikat gratis.
“ Desa tetangga kami sedang menjalankan program sertifikat gratis, dan saat saya menyampaikan hal itun kepada Kepala Desa justeru dirinya enggan mengambil program tersebut, karena bukan bagian dari janji kampanyenya menajdi kades,” ungkap TN kepada Aktualita.co.id., Kamis (11/5/23)
Padahal, sambung TN, banyak warga Desa Sumberejo yang sangat menginginkan ikut program sertifikat gratis ini. Karena sebagian besar dari kami itu buruh lepas dan petani, jadi tidak ada kemampuan besar jika harus memiliki sertifikat dengan cara mandiri atau berbayar.
“ Ini kan udah ada program pemerintah, kenapa gak dimanfaat. Harusnya kades sebagai panutan kami jangan melihat kebelakang disaat dia mau menjadi kades. Jika memang program itu bermanfaat dan dibutuhkan warga ya ikuti, yang butuhkan sertifikat gratiskan kami warganya,” keluhnya.
TN menyayangkan, jika kades selalu melihat kedalam urusan kampanye nya saat itu. harusnya, Kades lebih melihat apa yang dibutuhkan dan diinginkan warga, apalagi ini program dari Presiden. Jika seperti ini kan terkesan tidak memikirkan apa yang dibutuhkan warga.
“ Saya berharap, Kades mau mengambil program PTSL untuk warga Desa Sumberejo sekalipun ini tidak jadi salah satu program kampanyenya. Mungkin kades gak butuh sertifikat gratis dan bisa bikin sertifikat berbayar, tapi kami sangat butuh program ini,” cetusnya.
Lebih lanjut TN menjelaskan, jika bukan hanya perkara PTSL saja, melainkan persoalan pekerjaan jalan desa yang tidak pernah transparan kepada warga, “ Kalo warga ada yang nanya ini anggaran apa, pastinya suka gak terima kadang suka marah-marah juga,” paparnya.
Sementara, Kepala Desa Sumberejo, Sururi saat dimintai keterangan via pesan singkat whaatapp terkait penolakannya mengambil program PTSL yang merupakan bukan bagian dari program kampanyenya menajdi kades justeru tidak menanggapi.
# Nays #
