Oleh: Nay Nur’ain
Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi ikon Presiden Jokowi dirusak oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab. Pasalnya, persoalan demi persoalan bermunculan setelah tanah mereka disertifikatkan PTSL. Bukan dari programnya yang buruk, tapi dari niat oknum didalamnya yang ” busuk “.
Baru-baru ini, Pemilik lahan di Desa Wargajaya EK melaporkan sang kepala desa Ooy Tamami ke Mabes Polri. Karena lahan yang dibelinya sejak tahun 93 tiba-tiba berubah nama jadi milik orang lain dan dimasukan kedalam program PTSL. Yang menjadi pertanyaan adalah, PTSL ini seolah program yang dikebut tanpa melihat dengan detail kondisi permasalahan dibawahnya.
Dan parahnya lagi, saat adanya aduan terkait program tersebut seolah BPN tutup mata dan enggan untuk menyelesaikan, dengan dalih harus sesuai administrasi dan sistem. Hingga ada istilah Program PTSL yang bagus dirusak oleh si akal bulus yang hanya mementingkan fulus
Perkara sengketa lahan seolah menjadi perkara yang seumur hidup dan tidak pernah terselesaikan.
Bukan hanya di Sukamakmur. Isu PTSL pun muncul di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunungputri. Perkara adanya lahan fasom fasum milik Pemda yang justeru di PTSL dan menjadi milik nama anak-anak inohong dilokasi tersebut.
Yang lebih menganehkan lagi, keterlibatan petinggi-petinggi seolah membuat sistem pemerintahan dibawahnya menjadi tak berkutik.
Oleh karena itu, dengan adanya pergantian Mentri ATR BPN yang notabene di jabat oleh warga Bogor, Kecamatan Gunungputri. Bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ditimbulkan dalam sengketa pertanahan. **
