Aktualita.co.id- Reses anggota DPRD Kabupaten Bogor Masa Sidang III Tahun 2024-2025 Daerah Pemilihan 2 di Kecamatan Cariu menampung banyak aspirasi dari berbagai pihak terkait dari dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Cibeet, Rabu (16/07/25).
Menyikapi aspirasi dari berbagai pihak terkait dampak PSN Bendungan Cibeet, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam mengatakan, jalan rusak akibat proyek, persoalan lahan fasos-fasum, hingga relokasi warga semuanya harus diselesaikan dengan serius.
Junsam juga menegaskan, dengan adanya aduan terkait penggunaan lahan milik Pemerintah Kabupaten Bogor oleh BBWS perlu diklarifikasi.
“Kalau memang itu tanah pemda dan sudah diperjualbelikan, maka harus diganti. Jangan cuma omong kosong, buktikan di lapangan. Kalau rusak karena proyek, maka harus diperbaiki. Kalau pakai tanah pemda, segera kembalikan atau ganti,” cetusnya.
Lebih lanjut, Junsam yang juga Sekjen DPC PPP Kabupaten Bogor menyampaikan, BBWS menyatakan komitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Namun, menurutnya, DPRD Kabupaten Bogor akan tetap mengawal agar hal tersebut benar-benar direalisasikan.
“Tadi ada pihak BBWS saya sampaikan itu, kerjakan jangan omong kosong. Kita akan kawal, dan aspirasi yang lainnya di masalah pendidikan dan lain sebagainya kita akan bawa, mudah mudahan tahun 2026 nanti dapat terealisasi,” pungkasnya.
Sementara, Plt Camat Cariu, H. Agus Sopiyan Budi Asmara, dalam Reses DPRD Kabupaten Bogor di Kecamatan Cariu membeberkan semua persoalan yang timbul akibat proyek pembangunan nasional (PSN) Bendungan Cibeet dan Cijurey, yang salah satunya mengenai proses relokasi warga terdampak.
“Pembangunan proyek bendungan saat ini Sudah berjalan dan pembayaran pun sudah ada yang di lakukan, mungkin ada sedikit kendala untuk kita diselesaikan. Pertama dalam pembebasan lahan, kami sudah sering berkomunikasi dengan ekbang dan sekda tentang relokasi ini.
“Warga ini gelisah. Mereka ingin relokasi tetapi ingin di satu tempat tidak ingin di pisahkan. Ketika sudah dilakukan pembayaran mereka bingung, mau beli lahan ada salah satu lahan tapi harganya tidak sesuai. Kami mohon agar supaya bisa relokasi ini sesuai dengan keinginan para kepala desa, dan warga itu ditempatkan di satu tempat,” sambungnya.
(Deni Dawer)
