AKTUALITA.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat melontarkan kritik keras kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait kebijakan kompensasi bagi warga yang terdampak penutupan sementara jalan tambang di Kabupaten Bogor.
Menurut Doni, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan jalan tambang daripada membagikan bantuan sosial atau kompensasi yang dinilai tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
“Dibanding membagikan bantuan sosial atau kompensasi, lebih baik pemerintah segera membangun jalan tambang. Ketika jalan tambang dibangun, perusahaan tetap bisa beroperasi, lapangan pekerjaan tidak hilang, dan masyarakat tidak lagi terdampak debu dari kendaraan tambang,” tegas Doni kepada Aktualita.co.id, Senin (24/11/25).
Doni juga menyoroti pernyataan Gubernur Jabar tentang rencana pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak penutupan tambang di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang. Dari total sekitar 9.300 penerima yang didata Pemerintah Provinsi, realisasi anggaran pada Rapat Penetapan Rancangan APBD 2026 baru mencapai Rp6 miliar, atau setara sekitar 2.000 penerima.
“Sampai kemarin, dalam rapat penetapan RAPBD 2026, yang terealisasi baru Rp6 miliar. Dari 9.300 penerima, baru sekitar 2.000 orang yang mendapatkan. Jadi saya mempertanyakan, dan untuk realisasi kompensasi dan bantuan harus segera direalisasikan,” ujar Doni.
Ia menegaskan sejak awal lebih mendukung pembangunan jalan tambang ketimbang menyalurkan bantuan sosial yang dinilainya kurang efektif dan tidak tepat sasaran dalam jangka panjang.
Menanggapi isu adanya praktik pemotongan bantuan, Doni menyebut belum menerima laporan resmi terkait hal tersebut. Namun ia menegaskan ada ketidaksesuaian antara janji dan realisasi.
“Janji pemerintah itu tiga bulan kompensasi tahun ini, tapi yang keluar baru satu bulan. Dan untuk satu bulan saja, sampai sekarang belum semuanya terealisasi untuk 9.300 penerima,” jelasnya.
Doni juga mengungkapkan bahwa dalam APBD Provinsi Jawa Barat, tidak ada anggaran khusus untuk kompensasi tersebut. Pemprov hanya mengalokasikan dana melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pembayaran satu bulan kompensasi terlebih dahulu.
“Anggarannya tidak ada yang khusus. Mereka memakai BTT. Untuk satu bulan dulu yang dibayarkan. Sisanya kemungkinan akan dipenuhi pada 2026. Itu ditaruh di Dinsos, dan ada beberapa data penerima yang belum masuk, yang nanti juga akan ditutup melalui BTT,” katanya.
Doni Maradona menegaskan bahwa pembangunan jalan tambang adalah solusi paling logis dan berkelanjutan. “Bansos hanya mengobati gejala. Jalan tambang menyelesaikan masalahnya. Jika jalannya dibangun, aktivitas industri tetap berjalan dan masyarakat tidak lagi menanggung dampak lingkungan,” pungkasnya. (Rz)
