AKTUALITA.CO.ID – Sejumlah pejabat di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, memilih bungkam terkait polemik dugaan maladministrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Selawangi yang belakangan menjadi sorotan publik.
Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada pihak kecamatan, baik melalui sambungan telepon maupun dengan mendatangi langsung kantor kecamatan, tidak mendapatkan tanggapan yang jelas.
Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tanjungsari Edi Rahman saat dimintai keterangan terkait persoalan tersebut mengatakan tidak dapat memberikan tanggapan dan justru mengarahkan untuk menanyakan hal itu kepada pihak lain.
“Saya tidak bisa menanggapi hal itu, coba ke Kasi Ekbang,” kata Edi Rahman, kepada Aktualita.co.id, saat ditemui di ruang kerjanya.
Terpisah, Ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kecamatan Tanjungsari Sulaiman juga belum memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.
“Mohon maaf, saya belum bisa menanggapi,” ujar Sulaiman saat dikonfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp, Kamis (5/3/2026).
Tidak hanya itu, Camat Tanjungsari juga belum memberikan respons. Saat mendatangi kantor kecamatan, camat diketahui tidak berada di tempat. Sementara saat dihubungi melalui telepon, yang bersangkutan juga tidak memberikan tanggapan.
Sikap diam sejumlah pejabat kecamatan tersebut menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, kecamatan memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam tugasnya, kecamatan bertanggung jawab melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa, evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), fasilitasi tata kelola keuangan desa, hingga pemantauan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, sikap bungkam pihak Kecamatan Tanjungsari membuat kinerja pengawasan terhadap desa dipertanyakan oleh berbagai kalangan.
Diketahui Sebelumnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Selawangi, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, diduga mengalami maladministrasi. Puluhan ekor kambing yang dibeli menggunakan anggaran desa untuk program pemberdayaan masyarakat dilaporkan sudah tidak berada di kandang dan diduga telah dijual.
Tak hanya itu, pembangunan kandang kambing milik BUMDes Selawangi juga menuai sorotan. Proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan sejak awal.
Berdasarkan data yang diterima Aktualita.co.id, dalam dokumen RAB disebutkan bahwa atap kandang kambing direncanakan menggunakan material spandek. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, bangunan tersebut justru menggunakan genteng.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Selawangi maupun Kecamatan Tanjungsari belum memberikan penjelasan resmi terkait permasalahan tersebut.
(Ret/Red)
