AKTUALITA.CO.ID – Ketua Presidium Bogor Timur Nafizul Alhafiz Rana menagih komitmen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait rencana pembangunan Jalur Puncak II yang hingga kini dinilai belum menunjukkan kejelasan realisasi.
Ia menegaskan, masyarakat Kabupaten Bogor menuntut kepastian atas janji Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penganggaran sebesar Rp800 miliar untuk pembangunan jalur alternatif tersebut pada tahun 2026.
”Dalam hal ini tentu kami masyarakat Bogor menuntut komitmen dari KDM atau Bapak Aing selaku Gubernur Jawa Barat, bagaimana penganggaran Rp800 miliar untuk jalur Puncak II bisa direalisasikan pada tahun 2026 ini,” ujarnya kepada Aktualita.co.id, Selasa (26/5/2026).
Ia mengaku masih menaruh kepercayaan terhadap komitmen Dedi Mulyadi yang sebelumnya telah menyampaikan rencana pembangunan jalur tersebut.
”Kami yakin dan percaya KDM tidak akan mengingkari janjinya. Beliau sudah berkomitmen bahwa tahun ini Jalur Puncak II dianggarkan dan dilaksanakan. Namun jika hingga saat ini belum ada kejelasan penganggaran, maka kami meminta komitmen dan janji tersebut segera ditepati,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan Jalur Puncak II sangat dibutuhkan masyarakat karena memiliki peran strategis dalam mengurai kemacetan di kawasan Puncak yang selama ini menjadi persoalan klasik, terutama saat akhir pekan dan musim libur.
Selain itu, kata Alhafiz, jalur tersebut dinilai akan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Kabupaten Bogor, khususnya kawasan Sentul, Kecamatan Sukamakmur, hingga terkoneksi dengan wilayah Kabupaten Cianjur.
”Pembangunan Jalur Puncak II ini sangat dibutuhkan masyarakat. Selain untuk mengurai kemacetan di jalur Puncak yang ada saat ini, juga akan mempercepat proses pembangunan dan pemerataan di wilayah sekitar jalur Puncak II, mulai dari Sentul, desa-desa di Kecamatan Sukamakmur, hingga Kabupaten Cianjur. Mohon KDM, mohon Bapak Aing, tolong realisasikan pembangunan Jalur Puncak II,” katanya.
Terkait belum rampungnya Detail Engineering Design (DED), ia menilai hal tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menunda pembangunan.
”Itu kan persoalan teknis. Tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pembangunan. Kalau ada goodwill dari PUPR Provinsi, saya pikir itu bukan sesuatu yang sulit. Mereka harus taat atas perintah ataupun komitmen gubernur, karena ini merupakan program KDM,” ujarnya.
”Kami masyarakat Kabupaten Bogor berharap pembangunan ini segera direalisasikan,” pungkasnya.
(Retza)
AKTUALITA.CO.ID – Kepolisian Sektor Citeureup bersama Koramil 0621/03, Satpol PP, serta Pemerintah Kecamatan Citeureup menggelar apel gabungan dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas menjelang Hari...
Read more
