AKTUALITA.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2026 melalui kegiatan Kick Off Persiapan Evaluasi Pemerintahan Digital Kota Bogor yang digelar di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Senin (22/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjadikan evaluasi SPBE sebagai momentum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital di lingkungan Pemkot Bogor.
“Saya berharap kegiatan ini mampu menjadi pemicu dan pemacu bagi Kota Bogor untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Denny Mulyadi.
Menurutnya, penerapan SPBE tidak hanya sebatas mengubah sistem kerja dari manual ke digital, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan.
“Peralihan dari sistem manual ke digital harus terukur efektivitasnya,” tegasnya.
Denny juga menyampaikan kesiapan Kota Bogor untuk menjadi inisiator dalam penyempurnaan aplikasi Srikandi agar lebih sederhana, mudah digunakan, dan mampu menjawab kebutuhan pengguna di lapangan.
Ia menilai banyaknya aplikasi yang dikembangkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perlu diarahkan pada integrasi sistem sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan.
“Jika ada usulan penyempurnaan aplikasi yang dinilai baik dan relevan dengan kebutuhan saat ini, tentu harus mendapat respons yang cepat. Kondisi saat ini menuntut adanya penyempurnaan agar proses kerja semakin optimal,” katanya.
Denny menjelaskan, pemerintah daerah membutuhkan ruang untuk menyempurnakan aplikasi yang digunakan.
“Perlu ada komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan serta kebutuhan di lapangan dapat berjalan selaras dan sinkron,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor Rudiyana melaporkan bahwa, capaian nilai SPBE Kota Bogor saat ini berada di angka 4,08, yang menunjukkan kinerja pemerintahan digital dalam kategori baik.
Meski begitu, ia mengakui masih terdapat sejumlah indikator yang memerlukan peningkatan dan menjadi fokus bersama seluruh perangkat daerah dalam menghadapi evaluasi SPBE Tahun 2026.
“Setiap pengembangan aplikasi pemerintahan harus mengedepankan aspek keamanan sistem, manfaat yang dirasakan pengguna, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya
“Melalui persiapan evaluasi ini, kami berharap implementasi SPBE dapat semakin matang, terintegrasi, dan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efektif, aman, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
(Retza)
