AKTUALITA.CO.ID – DPRD Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda utama, yakni penetapan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta penyampaian dan penjadwalan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.
“Kami mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Bapak Wakil Bupati, pimpinan DPRD, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, memberikan saran, masukan, serta rekomendasi yang konstruktif. Semua ini menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor ke depan semakin baik dan semakin maju,” ujar Rudy, usai melakukan Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Bogor. Jumat (17/7/2026).
Selain itu, Rudy menjelaskan bahwa penyampaian KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyusun prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah program yang telah dan sedang dijalankan, salah satunya program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD telah merehabilitasi sebanyak 3.750 unit rumah.
Menurutnya, capaian tersebut masih jauh dari kebutuhan yang ada. Sebab, berdasarkan data pemerintah daerah, masih terdapat sekitar 24 ribu rumah tidak layak huni yang memerlukan perbaikan.
“Pada tahun 2026 kami kembali melanjutkan renovasi sekitar 3.750 rumah. Namun jumlah tersebut tentu belum mampu menuntaskan seluruh kebutuhan yang ada,” katanya.
Di sektor infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bogor juga mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Pada tahun 2025, sekitar Rp140 miliar dialokasikan untuk peningkatan jalan di wilayah Parung Panjang dan Rumpin. Sementara untuk Kecamatan Nanggung dan sejumlah wilayah lainnya, anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp300 miliar.
Meski begitu, Rudy mengakui masih banyak ruas jalan yang membutuhkan penanganan sehingga masyarakat masih mengharapkan percepatan pembangunan.
“Hari ini kekuatan terbesar kita bukan hanya kekuatan fiskal, tetapi kolaborasi dan sinergi antara seluruh jajaran pemerintahan dengan masyarakat Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan Kabupaten Bogor membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 6,19 juta jiwa yang tersebar di 416 desa dan 19 kelurahan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.
“Membangun Bogor tidak bisa sendirian. Kalau ingin Bogor berubah lebih cepat dan menjadi lebih baik, itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Kolaborasi dan sinergi harus terus kita optimalkan,” pungkasnya. (Retza)
