AKTUALITA.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) mendorong agar partai politik (parpol) yang terbukti money politics atau politik uang dibubarkan.
MK meminta penegak hukum untuk tegas menindak para aktor yang terlibat politik uang. MK menyatakan agar siapa pun yang terlibat untuk dihukum secara adil. Statusnya sebagai caleg juga dibatalkan.
“Khusus calon anggota DPR, DPRD yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang, harus dibatalkan sebagai calon dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hakim MK Saldi Isra dikutip dari Kumparan, Jumat (16/6/2023).
MK sendiri pada putusan gugatan sistem pemilu, Kamis (15/6), menolak sistem proporsional tertutup dan pada Pemilu 2024 tetap menerapkan sistem proporsional terbuka.
MK menyatakan potensi money politics bisa saja terjadi dalam sistem pemilu proporsional terbuka maupun tertutup.
“Untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, seharusnya dilakukan tiga langkah konkret secara simultan,” kata Saldi Isra.
Parpol dan para caleg diminta harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen menjauhi dan bahkan sama sekali tidak menggunakan dan terjebak dalam praktik politik uang setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.
“Bahkan untuk efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan,” kata dia.
Masyarakat juga perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan mentolerir praktik money politics karena jelas-jelas merusak prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis.
“Peningkatan kesadaran dimaksud tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara serta penyelenggara pemilihan umum, namun juga tanggung jawab kolektif partai politik, civil society, dan pemilih. Sikap ini pun sesungguhnya merupakan penegasan Mahkamah, bahwa praktik politik uang tidak dapat dibenarkan sama sekali,” kata Saldi.
MK, menilai potensi praktik money politics tidak akan hilang meskipun sistem proporsional pemilu diganti. Hal tersebut juga yang menjadi salah satu dasar mengapa MK menolak permohonan.
** yev
