AKTUALITA.CO.ID _ Adanya isu terkait Gratifikasi Seks, Mutasi dan Rotasi di Pemerintah Kabupaten Bogor yang ditulis oleh akun “fablo.kecil”. Pemerhati Politik dan Kebijakan Publik Yusfitriadi angkat bicara. Menurut, Bukan hanya sekedar memberikan klarifikasi ketidakbenaran isu ini. Namun isu ini sangat menyeramkan dan mengerikan, sehingga harus diusut secara tuntas secara transparan dan akuntabel.
” Pertama, memberikan kepastian hukum kepada publik. Jika tidak segera diusut, maka isu ini akan menjadi bola liar yang akan berdampak tidak sederhana,” ungkapnya kepada Aktualita.co.id.
Ketika menjadi bola liar, sambung Kang Yus, akan menjadi sesuatu yang “HOROR” terutama bagi yang berkatifitas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Dengan diusut secara profesional tanpa tekanan dari pihak manapun harapannya akan terbuka siapa yang salah.
” Apa emang sebuah akun anonim yang menyebarkan isu hoax atau memang fenomena ini benar-benar terjadi. Sehingga hukum harus ditegakan siapapun yang bersalah,” terangnya.
” Jika akun anonim tersebut menyebarkan hoax, maka harus diberikan sanksi, begitupun jika fenomena gratifikasi sex tersebut benar-benar terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor, maka hukum harus ditegakan,” tambahnya.
Kedua, kata dia, soal kepecayaan publik terhadap pemerintah. Jika pemerintah Kabupaten Bogor tidak melaporkan akun anonim tersebut kepada aparat penegak hukum, maka publik akan menganggap isu ini benar adanya. Maka sudah bisa dipastikan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah kKabupaten Bogor. Terlebih dalam narasi tersebut menyebut-nyebut nama pejabat pemerintah Kabupaten Bogir termasuk Pj. Bupati.
Ketiga, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi ASN dan Publik. Jika isu ini tidak diusut secara tuntas akan berakibat fatal terutama bagi psikologis ASN dan masyarakat yang mempunyai keluarga bekerja di lingkungan masyarakat Kabupaten Bogor.
” Terakhir, bisa dijadikan pemerasan. Jika tidak segera diusut, maka bisa jadi isu ini akan menjadi “ATM” bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dimana memanfaatkan isu ini untuk kepentingan dan keuntungan pribadi,” cetusnya.
Oleh karena itu jika akun anonim itu tidak melaporkan kejadian yang sebenarnya, maka aparat penegak hukum harus memproses hukum secara tuntas.
” Jangan sampai isu ini berhenti tanpa ada ujungnya, tanpa ada kejelasan dan tanpa ada kepastian hukum. Sehingga tidak akan merubah apapun dalam atmosfir kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor,” pungkasnya.
*RR/Ns
