AKTUALITA.CO.ID _ Ratusan buruh se-Kabupaten Bogor dari berbagai federasi lakukan aksi demo di depan Gerbang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor. Selasa (23/07/24).
Aksi demo buruh tersebut membawa 6 poin tuntutan yang terpampang di tembok gerbang masuk Pemda Kabupaten Bogor.
Ketua FSP-KEP Kabupaten Bogor Mujimin menyampaikan 6 tuntutan yang dibawa hari ini diantaranya.
” Satu, tolak Tapera. Kami meminta kepada Pj Bupati Bogor untuk mempunyai suara yang sama dalam menolak program Tapera, karena program Tapera itu sangat menyengsarakan kaum buruh terutama dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, “ucap Mujimin yang juga sebagai koordinator aksi.
Kedua, Mujimin mengatakan sampai saat ini seluruh buruh masih solid untuk menuntut dan menolak Undang-Undang Omnibus law.
Karena, menurut mujimin, dengan adanya UU Omnibus law sudah banyak makan korban bagi generasi kedepan pekerja yang sudah tidak ada lagi pekerja tetap.
“Jadi jangan ada itu hanya pekerja kontrak, outsorsing,harian, borongan, sehingga masa depan buruh sudah tidak dihargai lagi oleh para pengusaha, “ungkapnya.
Tuntutan ketiga lanjut Mujimin, para buruh meminta Kepada pemerintah untuk menghentikan situs Judi Online (Judol), walaupun pemerintah sudah Membuat satgas Cyber hanya akan menghabiskan dana negara tapi fungsinya tidak akan memberikan dampak positif bagi warga Indonesia.
Ia meminta kepada pemerintah untuk menegaskan terkait kebijakan mengenai importimport ” Pemerintah harusnya memperhatikan Perusahaan lokal atau garmen yang sangat sulit mendapatkan order karna kalah persainga oleh pihak luar, “pintanya.
“Harga jual import ini agar di perkecil pajaknya, sehingga barang import tidak membludak di indonesia. Kalo kaya gini terus, sangat prihatin bagi teman-teman pedagang terutama yang ada di Kabupaten Bogor, “tambahnya.
Berikutnya, terkait lanjutan tuntutan dari peringatan May Day sebelumnya. Namun beberapa kesepakan yang sudah di buat sampai saat ini belum terealisasi oleh PemKab Bogor. Salah satunya mengenai upah para pekerja.
” Dalam Satgas yang dibuat itu diisi oleh pihak pemerintah, pihak perusahan dan pihak perkerja. Itu kolaborasi untuk mencari informasi keterkaitan dengan upah yang dibawah ketentuan SK gubernur, “terang Mujimin.
Terakhir, lanjut Mujimin, keterkaitan dengan sekertariat bersama (Sekber) meminta kepada pj bupati bogor agar menepati kesepakatan yang sudah dijanjikan untuk pembuatan sekber buruh.
” Tapi sampai saat ini tidak ada sama sekali tindak lanjutnya, “kesalnya.
” Kami berharap kepada pj Bupati Bogor ikut prihatin pada nasib buruh saat ini, dengan adanya tuntutan yang relatif mudah tidak berbelit-belit untuk memberikan suara yang sama kapada kami kaum buruh, ” pungkasnya.
*Rezza/Ns
