AKTUALITA – Beragam reaksi mengemuka di tengah kisruh PCMB di Jawa Barat. Termasuk dari DPRD Jabar yang meminta Kepala Dinas Pendidikan dievaluasi dari jabatannya.
Menurut Anggota Komisi V DPRD Jabar Zaini Shofari, tanggung jawab utama ada pada Kepala Dinas Pendidikan, bukan tim teknis, karena masalah bersumber dari kebijakan dan sistem yang tidak matang.
Zaini menilai, penonaktifan Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Disdik Jabar, Suhendar tidak tepat.
Suhendar disebut tidak tepat membuat aplikasi pendaftaran SPMB baru. Langkah tersebut seharusnya dilakukan oleh jajaran Diskominfo Jabar.
Dia menilai persoalan yang terjadi jauh lebih besar daripada sekadar kesalahan tim teknis.
“Tim teknis mah hanya melaksanakan. Yang punya masalah kan sekarang kebijakan. Siapa pengambil policy-nya? Pengambil kebijakannya?” kata Zaini, Sabtu (13/6/2026), dikutip dari IDN Times.
Zaini menjelaskan, dalam struktur pemerintahan, kepala dinas merupakan pihak yang bertanggung jawab, menerjemahkan kebijakan kepala daerah dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana.
“Turunan langsung dari penerjemah gubernur seperti halnya Presiden itu adalah menteri, maka kalau di tingkat pemerintah daerah itu adalah kepala dinas. Maka Kepala Dinas yang paling bertanggung jawab,” ujarnya.
Dengan begitu, Zaini mempertanyakan keputusan yang hanya menyasar Kepala UPTD Tikomdik. Sementara akar persoalan SPMB dinilai berkaitan dengan sistem dan kebijakan yang tidak dipersiapkan secara matang sejak awal.
“Kok malah kepala UPTD yang jauh-jauh ke bawahnya? Pegiat teknis. Dari awal saya selalu ngomong, ini jadi kambing hitam semua. Kambing hitam dari sebuah sistem yang tidak matang,” tegas Zaini.
Selain soal tanggung jawab kebijakan, Zaini juga menyoroti minimnya peran kepala dinas pendidikan, ketika gelombang protes orang tua murid memuncak di Kantor Disdik Jabar.
Dia mengatakan, seorang pimpinan seharusnya hadir langsung untuk mengambil alih situasi dan memberikan penjelasan transparan kepada masyarakat.
Zaini turut menyinggung besarnya tanggung jawab yang diemban Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Mengelola pendidikan di provinsi dengan 27 kabupaten dan kota, menurutnya, membutuhkan pengalaman serta kemampuan manajerial yang kuat.
“Ini Jawa Barat, jam terbang itu diperlukan. Ujug-ujug ngurus SMP, tiba-tiba ngurus Jawa Barat 27 kabupaten kota. Biasanya ngurus kecamatan gitu,” kata dia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat memilih buru-buru menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kendala akses pada laman sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) saat pengumuman hasil pemetaan.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto berkilah, gangguan tersebut terjadi akibat tingginya jumlah masyarakat yang mengakses sistem secara bersamaan.
Selain itu, tim teknis juga tengah melakukan optimalisasi fitur pengumuman guna memastikan data yang ditampilkan akurat dan presisi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para orang tua dan calon murid baru dalam mengakses pengumuman hasil PCMB,” ujar Purwanto, pada konferensi pers pengumuman hasil PCMB 2026, Sabtu (13/6/2026) malam.
Purwanto menegaskan, secara keseluruhan sistem tetap dalam kondisi aman dan stabil. Menurutnya, kendala yang terjadi tidak memengaruhi keamanan data karena seluruh data pemetaan calon murid baru tersimpan dengan baik.
“Kami memberikan jaminan penuh bahwa seluruh data pemetaan calon murid baru tersimpan dengan sangat aman. Tidak ada satu pun hak calon murid yang dirugikan secara administratif akibat proses penyempurnaan sistem ini,” tegasnya.
Dinas Pendidikan Jawa Barat mengonfirmasi kendala akses laman Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) saat pengumuman hasil Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) Sabtu 13 Juni 2026 disebabkan proses penyesuaian dan penyempurnaan data akhir secara mendadak.
Laman pengumuman dengan alamat spmb.jabarprov.go.id tersebut dilaporkan mengalami gangguan (down) dan tidak dapat diakses oleh ribuan orang tua murid sejak Sabtu, pukul 13.00 WIB hingga sore hari.
“Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan data dan hasil pemetaan guna memastikan seluruh proses berjalan secara optimal, serta informasi yang diterima oleh calon murid baru dan masyarakat tersaji secara akurat, valid, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia menegaskan langkah intervensi data pada sistem ini bagian dari upaya instansi itu menjaga kualitas data serta integritas sistem seleksi.
Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam penetapan hasil kelulusan siswa.
Kendati demikian, tumbangnya sistem pada jam penting pengumuman, telanjur memicu kepanikan massal dan gelombang protes masyarakat.
Ribuan orang tua murid yang cemas meluapkan keluhan di kolom komentar akun media sosial resmi Disdik Jabar karena terhambat kepastian nasib pendidikan anak mereka. (bill/**)
