AKTUALITA – Kementerian Kesehatan RI menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan hasil yang terukur menjadi fondasi utama dalam membangun kemitraan pendanaan filantropi di sektor kesehatan. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam AVPN Southeast Asia Health Impact Leadership Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (11/6/26).
Dalam kesempatan tersebut, Menkes menekankan bahwa kepercayaan merupakan modal utama dalam kerjasama antara pemerintah dan para donor. Menurutnya, kepercayaan harus dibangun melalui keterbukaan dan kemampuan menunjukkan dampak nyata dari setiap program yang didanai.
“Filantropi pada dasarnya adalah soal kepercayaan. Dan kepercayaan harus dibangun melalui kerja yang transparan serta hasil yang bisa diukur,” ujar Budi.
Pemerintah, lanjutnya, membuka peluang bagi para donor untuk menyalurkan dukungan melalui berbagai jalur, baik melalui pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Yang terpenting, seluruh program tetap mendukung target dan prioritas pembangunan kesehatan nasional.
Sebagai contoh, Menkes menyoroti upaya penurunan angka kematian ibu. Menurutnya, pelaksanaan program dapat dilakukan oleh berbagai pihak selama mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran kesehatan masyarakat.
Untuk memastikan akuntabilitas, Kemenkes meminta seluruh pendanaan filantropi yang masuk ke sektor kesehatan didaftarkan kepada kementerian. Langkah ini bertujuan agar setiap program dapat dipantau dan dievaluasi secara menyeluruh, sehingga kontribusi pemerintah maupun pihak non-pemerintah dapat diukur secara transparan.
“Kami memberikan fleksibilitas kepada donor dalam menyalurkan pendanaan, tetapi seluruh kegiatan perlu tercatat agar dampaknya bisa diketahui dan dilaporkan dengan baik,” katanya.
Dalam forum tersebut, Menkes juga memaparkan sejumlah kolaborasi yang telah berjalan. Di antaranya dukungan pemerintah Uni Emirat Arab untuk pembangunan rumah sakit di Solo, bantuan lembaga Jepang senilai 10 miliar yen untuk pembangunan rumah sakit 22 lantai, serta kontribusi organisasi Vitamin Angels yang menyalurkan jutaan tablet suplemen guna meningkatkan gizi ibu hamil.
Selain itu, Kemenkes juga bekerja sama dengan MSD dan berbagai mitra lainnya dalam program vaksinasi Human Papillomavirus (HPV). Dukungan hibah dari berbagai pihak dinilai berperan penting dalam mempercepat akses masyarakat terhadap vaksin.
Budi menjelaskan bahwa setiap program dirancang berdasarkan kebutuhan yang terukur. Ia mencontohkan target vaksinasi HPV bagi 50 juta perempuan Indonesia. Jika hanya mengandalkan pendanaan pemerintah, program tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua dekade untuk diselesaikan.
Padahal, sekitar 10.000 perempuan Indonesia meninggal setiap tahun akibat penyakit yang berkaitan dengan infeksi HPV. Dengan dukungan pendanaan tambahan yang mampu mempercepat pelaksanaan vaksinasi menjadi 10 tahun, sekitar 100.000 kematian berpotensi dicegah.
“Anggaran yang tersedia dan kebutuhan yang masih belum terpenuhi dapat dipertemukan melalui dukungan filantropi. Semua proses dilakukan secara transparan dan akan disertai laporan pertanggungjawaban,” ujar Menkes.
Sebelumnya, pada 13 Mei 2026, Kemenkes dan AVPN menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kolaborasi dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Kerja sama tersebut mencakup mobilisasi sumber daya filantropi dan investasi sosial, pengembangan inovasi kesehatan, penguatan jejaring lintas sektor, pelaksanaan proyek percontohan SDGs di bidang kesehatan, serta berbagai bentuk kolaborasi strategis lainnya.
AVPN Southeast Asia Health Impact Leadership Forum 2026 menjadi forum regional pertama AVPN di Asia Tenggara yang mempertemukan pemimpin dari sektor filantropi, korporasi, farmasi, life sciences, dan pembuat kebijakan. Forum ini mengangkat empat isu utama, yakni kesehatan mental anak muda, eliminasi kanker serviks, peningkatan gizi ibu dan anak, serta pembiayaan inovatif untuk penelitian dan pengembangan penyakit menular.
(Deni Supriadi)
