AKTUALITA.CO.ID – Keterlambatan anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPR) yang sampai hari ini tak kunjung ada tanda-tanda pencairan, turut disuarakan Kepala Desa Wargajaya, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Ooy Tamami. Menurutnya, keterlambatan anggaran BHPRD menghambat pembangunan dan gaji perangkat desa.
“Dana BHPRD untuk Tahun 2023 ini, sampai hari ini tak kunjung ada hilal untuk pencairan. Kami sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi kendala pencairan anggaran tersebut,” ungkap Ooy Tamami yang juga sebagai Ketua Apdesi Kecamatan Sukamakmur, Jumat (9/6/23).
Ooy menyebut, dampak dari keterlambatan anggaran BHPRD ialah membuat proses pembangunan lamban dan tidak maksimal. Sehingga program yang sudah dirancang harus tersendat karena ketiadaan anggaran.
Bukan hanya Desa Wargajaya, dampak keterlambatan anggaran ini juga dirasakan oleh desa lain yang kerepotan akan keuangan. Karena pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan seperti biasanya. Dirinya sebagai Ketua Apdesi Kecamatan Sukamakmur, mewakili suara desa lain meminta kepada Pemda Bogor untuk segera mencairkan anggaran BHPRD yang merupakan operasional desa.
“Soal apa yang menjadi kendala kami tidak tahu, tapi apapun itu kami hanya minta kebijakan agar pemda tahu bahwa saat ini desa morat-marit keuangan dan kerepotan menutup anggaran agar pelayanan kepada masyarakat selalu berjalan,” tandasnya
“Semoga jangan sampai lewat bulan 6 ini, bisa-bisa desa tiarap dan kades banyak untuk menutup operasional, ” sambungnya.
Sementara, Usman salah satu kader mengatakan dengan keterlambatan anggaran BHPRD mungkin bukan hanya kepala desa yang mengeluh melainkan perangkat juga lembaga, karena dana itu dipakai pemberian honor dan insentif dari anggaran tersebut.
” Ya, kami sih berharap secepatnya anggaran diturunkan, walaupun mungkin menurut mereka yang ada di atas 100 per bulan itu kecil, tapi buat kami itu besar dan kami nantikan. Jadi, jangan jadi kader ya, kami gak akan kuat cukup aku saja,” candanya.
** nays
