AKTUALITA.CO.ID – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meninjau langsung longsor di Jalan Saleh Danasasmita, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (5/3/2025).
Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, serta Komisi VIII DPR RI, mereka meninjau lokasi longsor dari titik samping Stasiun Batutulis.
Dedie A. Rachim, mengatakan tinjauan bersama ini bertujuan untuk memastikan adanya bantuan teknis dari pemerintah pusat guna merehabilitasi kondisi jalan yang terputus.
“Dengan adanya rekomendasi dari BNPB, mudah-mudahan bisa dipercepat. Kita melihat ini dalam suasana Ramadan menjelang Lebaran, tentu akses masyarakat harus bisa pulih secepatnya,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Dedie A. Rachim, jalan underpass Batutulis masih dalam tahap uji coba, sehingga pemeliharaannya tetap diperhatikan karena proyek ini juga termasuk dalam proyek strategis nasional.
“Kami mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian PU dan Kemenhub, yaitu Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat (BTP Bandung), untuk segera menangani dan merespons situasi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tambahnya.
Sebab, aksesibilitas masyarakat yang terdampak langsung harus segera dicarikan solusinya.
Sambil menunggu proses perbaikan jalan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga melakukan berbagai upaya sementara agar mobilitas masyarakat tetap dapat terakomodasi.
Saat ini, Dedie A. Rachim, bersama Wakilnya, Jenal Mutaqin dan Forkopimda, sudah melakukan pembicaraan dengan pengembang properti yang memiliki akses langsung ke Bogor Selatan agar jalur tersebut dapat digunakan masyarakat untuk sementara waktu.
“Tapi karena jalur itu masuk ke permukiman warga, jika dibuka untuk umum, apalagi ada kendaraan bertonase besar yang masuk, pasti akan dikeluhkan warga. Jadi kami meminta semacam kontribusi dari pengembang agar akses ini dapat digunakan setidaknya untuk kendaraan roda dua terlebih dahulu,” ujarnya.
Upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional yang dipercepat dengan status tanggap darurat, karena harus segera ditangani.
(red)
