AKTUALITA.CO.ID – Himpunan Guru Negeri dan Aliansi CASN 2024 menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait penolakan terhadap pengunduran jadwal seleksi dan pelantikan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Aliansi CASN 2024, Esa Saputra, menegaskan bahwa pelantikan ASN dan PPPK tidak boleh mengalami penundaan lebih lanjut. Ia meminta agar proses penerbitan pertimbangan teknis (pertek) segera diselesaikan sebelum pelantikan dilakukan.
“Kami meminta agar tidak ada lagi penundaan. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) dan arahan dari Kemenpan RB, seharusnya pelantikan ini bisa segera dilaksanakan. Kebetulan, momen ini juga bertepatan dengan undangan dari Pak Bupati,” kata Esa kepada Aktualita.co.id, di Gedung Bupati Bogor. Senin (17/03/25).
Esa menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pelantikan sesuai program awal. Menurutnya, Aliansi CASN 2024 yang terdiri dari tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan telah mendapatkan hasil audiensi yang positif.
“Saat ini, kami menunggu koordinasi dari BKPSDM Kabupaten Bogor dengan BKN Regional III di Bandung agar pelantikan bisa segera direalisasikan,” ungkapnya.
“Kabupaten Bogor sebenarnya sudah siap, baik dari segi anggaran maupun teknis lainnya. Dan Aspri Bupati juga saat ini sedang menyiapkan surat rekomendasi dari Bupati ke BKN agar pelantikan bisa dipercepat,” terangnya.
Berdasarkan jadwal awal, kata Esa, pelantikan PPPK dan ASN seharusnya dilaksanakan pada Maret atau April. Namun, berdasarkan instruksi terbaru dari Kemenpan RB, batas waktu maksimal pelantikan PPPK adalah Oktober, sedangkan PNS pada Juni.
“Tapi daerah yang mampu melaksanakan lebih awal diperbolehkan melakukan pelantikan pada Maret, April, atau Mei. Karena Kabupaten Bogor sudah menyatakan kesiapan, kami berkoordinasi dengan Bupati dan BKPSDM. Meski Bupati tidak hadir langsung, perwakilannya menyampaikan bahwa surat rekomendasi untuk percepatan pelantikan akan segera dibuat dan dikirim ke BKN Regional III,” jelasnya.
Rencananya, Lanjut Esa, pelantikan akan dilakukan secara serentak untuk tahap pertama, dengan total 4.000 PPPK dan 300 CPNS. Jika terjadi keterlambatan di BKN Regional III Bandung, pihak Aliansi sempat berencana menggelar aksi protes. Namun, setelah pertemuan ini, mereka memilih menunggu surat khusus yang akan diajukan oleh Pemkab Bogor ke BKN.
“Jika daerah sudah siap, kami berharap Bupati bisa maju dan mengajukan surat secara resmi, bukan hanya secara lisan. Alhamdulillah, Pemkab Bogor berkomitmen mendukung dan Rabu mendatang, pihak BKPSDM akan berangkat ke Bandung untuk menindaklanjuti aspirasi kami agar pelantikan dapat dilakukan pada April,” pungkasnya.
(reza)
