AKTUALITA.CO.ID – Penantian para guru honorer di Kabupaten Bogor menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akhirnya terkabul. Sebanyak 2.981 guru honorer resmi menjadi guru PPPK dan dilantik langsung oleh Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan pada Rabu (5/7/23) lalu.
Namun kegembiraan para guru usai diangkat menjadi guru PPPK menyisakan kebingungan. Bagaimana tidak, mereka yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK, tidak sesuai dengan awal penempatan para guru mengajar.
Sebagian besar guru yang diangkat menjadi PPPK itu sudah lama mengajar di SMPN. Namun usai mendapatkan SK, mereka yang semula bertugas di SMPN kini ditugaskan untuk mengajar di SDN. Bukan persoalan SK dari SMP ke SD yang dikeluhkan. Sebagian guru tersebut merasa bingung saat ditugaskan menjadi guru SD yang lokasinya sangat jauh dari tempat tinggal mereka.
Berupaya untuk menenagkan kekhawatiran para guru PPPK, Ketua DPRD Rudy Susmanto kunjungi SMPN 1 Klapanunggal untuk sekedar mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka semua. Dalam kesempatan tersebut Rudy juga menenangkan bahwasnya seorang PNS harus siap untuk ditempatkan dimanapun.
” Saya datang kemari untuk memberikan dukungan moril, pasalnya dengan adanya keluhan penempatan tugas membuat PPPK yang baru dilantik menjadi galau. Oleh karena itu, disini saya sharing dari hati ke hati agar kita sebagai abdi negara harus siap ditempatkan dimanapun itu,” ungkapnya kepada aktualita.co.id.
” Yang harus dilakukan saat ini ialah, ikhlas dalam mengemban amanah. Insya Allah dengan keikhlasan akan memudahkan semua jalan kita, mungkin yang jauh dari rumah tiba-tiba bisa punya rumah di tempat tugas yang baru, kan itu tidak akan mustahil juga,” tambahnya.
Sementara, Salahsatu guru yang mengaku bingung tersebut ialah Titi. Semula Titi mengaku senang sudah diangkat menjadi guru PPPK, namun usai melihat sistem dan ditempatkan menjadi guru SD di Kecamatan Rumpin. Padahal, ia tinggal bersama keluarganya di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
“Dari sistemnya sudah begitu saya dipindah ke SDN di wilayah Kecamatan Rumpin, sedangkan rumah di Cileungsi. Kuota SMP-nya gak ada, ketika di sistem muncul kita ditunjuk mengajar di SD,” keluh Titi yang merupakan guru di SMPN 1 Klapanunggal, Jumat (7/7/23).
Titi menyebut, di SMPN 1 Klapanunggal ini ada 5 guru yang sudah diangkat PPPK. Mereka mendapatkan penempatan tugas serupa yakni menjadi guru SD sesuai dengan SK.
“Dari SMPN 1 Klapanunggal kita ada 5 guru yang penempatanya keluar. Saya bingung kaya kita ini ibu rumah tangga, disatu sisi kan anak sudah sekolah didekat tempat tinggal. Sedangkan penempatan di Rumpin, makanya kami jadi dilema,” ujarnya.
Titik berharap, ada solusi agar dapat mengajar sesuai dengan domisili saat ini. Ia mengaku sudah mengeluhkan hal itu kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto saat melakukan monitoring ke SMPN 1 Klapanunggal pada Kamis (6/7/23) agar bisa memenuhi keinginan para guru tersebut.
“Saya sudah usul kepada Ketua DPRD Rudy Susmanto. Saya sih pengennya ada relokasi jadi penempatan sesuai dengan domisili. Per 17 Juli ini saya sudah mengajar di salahsatu SDN yang ada di Kecamatan Rumpin sesuai dengan SK,” jelasnya.
** Nay
