AKTUALITA.CO.ID – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor dari sektor perizinan dinilai masih jauh dari target optimal. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai NasDem Rudi Sabana yang menyoroti masih rendahnya kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perizinan.
Menurut Rudi, hasil pantauan Satgas PAD menunjukkan masih banyak perusahaan, gudang, hingga bangunan komersial yang beroperasi tanpa mengantongi izin resmi.
“Banyak pengusaha di Kabupaten Bogor ternyata tidak memiliki perizinan yang lengkap. Ini akan menjadi prioritas Komisi I DPRD Kabupaten Bogor,” ujar Rudi, Rabu (28/08/25).
Ia menegaskan, DPRD Kabupaten Bogor akan memperketat pengawasan terhadap seluruh kegiatan usaha, baik yang baru beroperasi maupun yang izinnya sudah kedaluwarsa. Temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi bagi kinerja perangkat daerah terkait, mulai dari DPMTSP, Satpol PP, PUPR, hingga aparat kecamatan dan kelurahan.
“Komisi I akan menekankan dan memperketat pengawasan agar pengusaha tidak menganggap remeh peraturan terkait perizinan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi I DPRD akan rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.
Rudi menambahkan, legalitas usaha bukan hanya soal administrasi, melainkan fondasi penting dalam menjalankan bisnis yang sehat dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. “Karena itu, pengawasan ketat diperlukan untuk menertibkan usaha tanpa izin lengkap, izin kedaluwarsa, maupun bentuk pelanggaran lainnya,” pungkasnya.
(Rz)
