AKTUALITA.CO.ID – Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bogor mendapat sorotan tajam dari Founder Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (Vinus), Yusfitriadi. Ia menilai, koperasi yang digagas pemerintah tersebut tidak berjalan maksimal alias stagnan karena lahir dari pola yang keliru.
Menurutnya, koperasi seharusnya tumbuh dari kesadaran masyarakat di tingkat akar rumput (grassroot), bukan atas dasar instruksi atau paksaan dari aparatur pemerintah desa.
“Tapi yang terjadi di Koperasi Merah Putih justru dipaksa. Aparatur desa didorong menggelar rapat untuk membentuk koperasi, dan pola seperti itu jelas sudah salah,” tegas Yusfitriadi, Selasa (02/09/25).
Ia menjelaskan, secara konsepsi koperasi adalah tulang punggung perekonomian rakyat. Bahkan, sejarah berdirinya Republik Indonesia tidak terlepas dari peran koperasi, sebagaimana banyak negara maju yang kuat karena membangun ekonomi berbasis koperasi.
Namun, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sejak tahap awal pembentukan koperasi. “Kalau awalnya saja sudah salah, maka jalannya pun akan salah ke depannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusfitriadi menyoroti lemahnya sumber daya manusia (SDM) yang menjadi faktor penentu keberhasilan koperasi. Menurutnya, tanpa penguatan SDM, koperasi hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat desa.
Ia juga menyinggung krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang bisa menjadi hambatan serius dalam pengembangan Koperasi Merah Putih.
“Mungkin kita sedang krisis kepercayaan kepada pemerintah. Lalu tiba-tiba ada koperasi yang diprakarsai pemerintah, kira-kira publik mau percaya atau tidak?,” katanya.
Selain kelembagaan, Yusfitriadi juga mengkritisi skema pembiayaan koperasi yang berpotensi menjadi beban baru bagi anggota. “Koperasi itu kan dananya pinjam, maka harus dibayar. Kalau tidak hati-hati, justru bisa menjadi masalah baru bagi warga desa,” jelasnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa koperasi harus bermetamorfosis menjadi perusahaan milik masyarakat desa, bukan sekadar program pemerintah yang dipaksakan tanpa kesiapan.
“Intinya, koperasi harus lahir dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Bukan program instan yang diciptakan dari atas ke bawah,” pungkas Yusfitriadi.
(Rz)
