AKTUALITA.CO.ID – Di tengah keterlambatan pembayaran Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap para penyedia jasa pembangunan, Pemkab) Bogor justeru berencana melakukan pelelangan pembangunan hotel asrama haji dan umrah pada bulan Januari 2026.
Proyek strategis tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dan ditargetkan dapat selesai pada tahun 2026. Hal itu diungkap Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto.
Eko mengungkapkan, proses pelelangan harus segera dilakukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. “Dalam waktu dekat pembangunan hotel asrama haji dan umrah akan dilakukan pelelangan. Karena ditargetkan tahun ini harus selesai, maka otomatis pada Januari harus sudah masuk proses pelelangan,” ujar Eko kepada Aktualita, Senin (12/01/2026).
Ia menjelaskan, lokasi pembangunan hotel asrama haji dan umrah tersebut direncanakan berada di kawasan Pakansari, tidak jauh dari Masjid Nurul Wathon. “Lokasi hotel asrama haji itu berdekatan dengan Masjid Nurul Wathon Pakansari,” jelasnya.
Menurut Eko, pembangunan hotel asrama haji dan umrah tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar, yakni mencapai ratusan miliar rupiah. Untuk tahap pelelangan, nilai proyek yang disiapkan sebesar Rp142 miliar. “Bulan Januari ini harus sudah proses pelelangan dengan nilai anggaran sebesar Rp142 miliar,” ungkapnya.
Selain pembangunan hotel asrama haji dan umrah, Eko juga memaparkan sejumlah kegiatan strategis dan skala prioritas Pemkab Bogor di tahun 2026. Beberapa di antaranya adalah penyelesaian hunian tetap, rumah tidak layak huni (rutilahu), sertifikasi aset milik pemerintah daerah, serta penanganan persoalan drainase. “Yang pertama berkaitan dengan penyelesaian hunian tetap, rutilahu, sertifikasi aset pemerintah daerah, kemudian masalah drainase dan lainnya,” katanya.
Tak hanya itu, Pemkab Bogor juga memprioritaskan penyelesaian prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang masih terlantar agar dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. “Termasuk pembangunan hotel asrama haji dan umrah, serta penyelesaian PSU-PSU terlantar yang harus segera diselesaikan,” tambah Eko.
Terkait luas PSU yang akan diserahkan oleh para pengembang, Eko mengaku belum melakukan pengecekan secara rinci. Namun, pihaknya menegaskan akan memprioritaskan percepatan penyerahan PSU agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.
“Untuk luas PSU saya belum mengecek secara detail, tetapi yang jelas kami memprioritaskan penyerahan PSU dari para pengembang dan mempercepat proses penyelesaian PSU terlantar,” pungkasnya.
(Retza)
