AKTUALITA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor diketahui mengalami kegagalan bayar terhadap sejumlah penyedia jasa atau vendor pada tahun anggaran berjalan. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara membenarkan adanya kewajiban pemerintah daerah yang belum terselesaikan kepada para mitra kerja. Ia menyebut, permasalahan ini terjadi baik pada tahun sebelumnya maupun berlanjut di tahun ini.
“Betul, tahun ini dan tahun kemarin memang ada beberapa vendor atau mitra pemerintah yang pembayarannya belum terselesaikan,” ujar Sastra, Rabu (21/1/2026)
Menurutnya, kondisi gagal bayar ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam perencanaan program dan pengelolaan anggaran daerah.
“Tentu ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Ketika merencanakan sesuatu atau membuat program apa pun, kita harus benar-benar melihat sumber pendapatan dan kondisi anggaran kita,” jelasnya.
Sastra berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Ia juga menekankan perlunya pembenahan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran agar permasalahan gagal bayar dapat dihindari.
“Ini jadi pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Orang-orang yang bertanggung jawab dalam masalah anggaran juga perlu dibenahi supaya ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang,” tegasnya.
Ia mengakui, saat ini terdapat cukup banyak kontraktor pihak ketiga yang belum menerima pembayaran. Meski begitu, pihak eksekutif telah memberikan komitmen untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
“Pak Bupati dan Pak Sekda menyampaikan, insyaallah pembayaran yang sebelumnya belum terbayarkan akan diselesaikan pada Februari,”ungkapnya.
DPRD Kabupaten Bogor, lanjut Sastra, akan mencatat persoalan ini sebagai perhatian serius legislatif. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama mengawasi dan mengawal pemerintah. Apa yang kurang di tahun 2025 dan 2026 semoga tidak terjadi lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Sastra mengungkapkan bahwa penyebab utama kegagalan bayar tersebut adalah kesalahan perhitungan anggaran serta adanya penurunan potensi pendapatan daerah.
“Salah hitung, dan memang ada potensi pendapatan kita yang berkurang,” pungkasnya.
(Retza)
