AKTUALITA.CO.ID – Dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor semakin menjadi sorotan. Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Bogor dilaporkan bertambah dari semula 12 orang menjadi 14 orang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika membenarkan adanya penambahan jumlah ASN yang tengah diperiksa dalam proses investigasi tersebut.
”Dari 12 menjadi 14 yang diperiksa Inspektorat,” ujar Ajat di Cibinong, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor masih menunggu laporan hasil investigasi dari Inspektorat.
”Laporan hasil pemeriksaan investigasinya secara formal belum disampaikan kepada kami, itu masih di Inspektorat, jadi kita belum bisa memberikan penjelasan kepada publik, kita tunggu ya,” jelasnya.
Terkait kemungkinan pelaporan ke aparat penegak hukum, Ajat menegaskan bahwa Pemkab Bogor masih menunggu tahapan administrasi internal. Hasil investigasi Inspektorat akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebelum diputuskan langkah selanjutnya.
”Kan dari Inspektorat dulu dilaporkan ke kami tahapannya. Kami masih menunggu hasil investigasinya seperti apa,” katanya.
Untuk orang yang menggunakan perantara itu, kata Ajat, Pemkab Bogor akan melihat secara cermat peran masing-masing. Penanganannya pun akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam kepegawaian.
”Yang menggunakan perantara, kita akan lihat bagaimana posisinya, perannya seperti apa. Tetap kita akan berlakukan aturan sesuai dengan yang berlaku di kepegawaian negeri sipil,” tegasnya.
Sementara itu, terkait status kepegawaian ke 14 ASN yang diperiksa, Ajat mengatakan belum ada keputusan penonaktifan sementara. Hal ini lantaran hasil investigasi resmi belum diterima oleh Pemkab Bogor.
”Belum, karena laporan hasil investigasinya belum kita terima. Targetnya hari Selasa atau Rabu nanti disampaikan,” ungkapnya.
Ajat juga menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini, mengingat tingginya perhatian publik. Ia berharap hasil investigasi dapat segera disampaikan agar masyarakat dapat menilai komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas aparatur.
”Semakin cepat semakin baik, semakin diinformasikan kepada publik, semakin terlihat kita berintegritas atau tidak. Jadi mohon kesabaran, kita ingin membawa pengelolaan aparatur sipil negara ini menjadi sesuatu yang bermakna untuk pembangunan, khususnya di Kabupaten Bogor,” pungkasnya.
(Retza)
AKTUALITA.CO.ID – Setelah sempat tertahan oleh pihak keamanan di sekitar Gedung DPR/MPR RI, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi akhirnya berhasil mencapai kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI),...
Read more
