AKTUALITA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor secara resmi membuka penyelenggaraan Musabaqah Qiraat Kutub (MQK) ke-2 tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2026 di Babakan Madang, Senin (13/4/2026). Ajang ini menjadi momentum strategis untuk mencetak generasi santri yang tidak hanya unggul secara ilmu agama, tetapi juga berintegritas dan mandiri.
Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, menegaskan bahwa MQK merupakan sarana penting dalam proses kaderisasi ulama masa depan. Melalui lomba membaca dan memahami kitab kuning ini, diharapkan kualitas intelektual para santri semakin terasah.
“Pesantren adalah benteng kokoh dalam mencetak generasi rabbani yang siap melanjutkan pembangunan. MQK ini bukan sekadar perlombaan, tetapi sarana mempererat silaturahmi antarpondok pesantren di Bogor,” ujar Jaro Ade saat memberikan sambutan.
Kabupaten Bogor tercatat memiliki sekitar 3.000 pondok pesantren. Potensi besar ini, menurut Jaro Ade, harus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah, terutama dalam pembentukan karakter dan kemandirian bangsa.
“Kami sangat mengapresiasi dedikasi pimpinan pesantren yang terus berkontribusi melahirkan santri berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, H. Raden Enjat Munjiat, menyebutkan bahwa MQK adalah langkah nyata penguatan SDM yang sejalan dengan Program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
“Ini adalah momentum penguatan SDM. Namun saya ingatkan, jadikan ajang ini sarana belajar. Kemenangan sejati adalah saat ilmu yang kita miliki mampu memberikan manfaat bagi orang lain,” tegas Raden Enjat Munjiat.
MQK ke-2 ini diikuti oleh santri-santri pilihan dari berbagai penjuru Kabupaten Bogor. Para peserta diuji kemampuannya dalam mendalami disiplin ilmu nahwu, sharaf, tafsir Al-Qur’an, hadis, hingga ushul fiqh melalui literatur kitab kuning klasik. Panitia menjamin proses penilaian dilakukan secara objektif dan transparan oleh dewan hakim yang kompeten.
(Pandu)
AKTUALITA.CO.ID – DPRD Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda utama, yakni penetapan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta...
Read more
