AKTUALITA.CO.ID – Setelah sempat tertahan oleh pihak keamanan di sekitar Gedung DPR/MPR RI, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi akhirnya berhasil mencapai kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, melalui long march pada Jumat (12/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi membawa lima tuntutan utama yang dikemas dalam kampanye bertajuk MenujuIndonesiaBangkrut. Mereka menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini perlu dievaluasi karena dianggap berdampak pada kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Lima tuntutan yang disuarakan mahasiswa meliputi penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penghentian praktik militerisme di ranah sipil, dan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan, seluruh tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut memiliki tingkat urgensi yang sama.
“Pada dasarnya semua tuntutan ini adalah prioritas. Namun kami sengaja menempatkan tuntutan yang paling sederhana di poin terakhir, yaitu agar Prabowo berhenti mengelak dan mengakui bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja,” ujar Yatalathof kepada wartawan, Sabtu (13/06/26).
Menurutnya, tuntutan tersebut justru menjadi hal yang paling mudah untuk dipenuhi oleh pemerintah. Namun hingga saat ini, pihaknya menilai belum ada sikap yang menunjukkan kesediaan pemerintah untuk merespons keresahan yang disampaikan mahasiswa.
Yatalathof menegaskan, gerakan mahasiswa tidak akan berhenti pada aksi kali ini. Jika tuntutan yang disampaikan belum mendapat tanggapan, mahasiswa berencana memperluas gerakan dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat.
“Kami akan melakukan aksi kembali. Jika masih belum berhasil, maka kami akan membangun gerakan yang lebih besar, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyatakan mahasiswa membuka ruang dialog dengan pemerintah dan para pemegang kekuasaan. Namun, menurutnya, dialog tersebut harus dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan.
“Silakan datang jika memang ingin berdialog, tetapi bukan hanya satu perwakilan atau satu tokoh politik saja. Kami ingin semua pihak yang saat ini memegang kekuasaan dan mendapatkan amanat dari konstitusi hadir dan mendengarkan langsung suara rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Yatalathof menepis anggapan bahwa gerakan mahasiswa bertujuan mencari popularitas atau tampil sebagai pahlawan. Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang dinilai belum mendapat perhatian yang memadai.
“Apa yang kami lakukan adalah menyampaikan suara rakyat yang saat ini merasa banyak persoalannya belum mendapatkan perhatian,” pungkasnya.
(Retza)
