AKTUALITA.CO.ID – Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Berdasarkan hasil sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS), ditemukan sekitar 10 persen kelompok masyarakat kaya justru masih menerima subsidi pemerintah.
Temuan tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI. Ia menjelaskan bahwa setelah dilakukan konsolidasi data, bantuan iuran yang seharusnya difokuskan untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan ternyata masih dinikmati oleh kalangan yang tidak berhak.
”Uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Ada juga 10 persen orang kaya yang masih kita bayarkan setelah kita konsolidasikan data di BPS,” ujar Budi, Kamis (16/4/2026).
Dalam rincian yang disampaikan, pada kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang seluruh iurannya ditanggung pemerintah terdapat ketidaktepatan sasaran. Dari total sekitar 96,8 juta peserta PBI, sebanyak 47 ribu di antaranya dinilai tidak layak menerima bantuan tersebut.
Budi bahkan sempat menyinggung Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha pernah tercatat sebagai penerima PBI, meski tidak termasuk kelompok yang berhak.
Diketahui, Program PBI JKN sendiri merupakan skema bantuan pemerintah dengan iuran sebesar Rp42 ribu per bulan per peserta untuk layanan kelas III. Selain PBI, terdapat pula kategori lain dalam JKN seperti Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri, Pekerja Penerima Upah (PPU), serta Bukan Pekerja (BP).
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa ketidaktepatan sasaran juga terjadi pada kategori lain. Sekitar 35 juta penerima subsidi di kelompok PBPU Mandiri serta 11 juta peserta PBPU lainnya tercatat tidak tepat sasaran.
Melihat kondisi tersebut, kata Budi, pemerintah berencana melakukan penataan ulang agar subsidi lebih adil dan tepat sasaran.
”Demi keadilan, angka-angka yang kurang tepat sasaran ini akan kita alihkan ke yang lebih membutuhkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memprioritaskan masyarakat di kelompok menengah bawah, khususnya yang berada di desil 5, agar dapat masuk sebagai penerima bantuan iuran.
”Lebih baik kita kurangi dari desil 10 atau 10 persen terkaya, lalu kita alihkan kuotanya ke desil 5 yang lebih membutuhkan,” pungkasnya.
(Retza)
AKTUALITA.CO.ID — Dalam rangka memperingati Milad ke-110 tahun, organisasi Islam Mathla’ul Anwar menggelar kegiatan bertajuk “Tebar Mawar 100” di Gedung Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Rabu (13/8/2026). Ketua Umum...
Read more
