AKTUALITA.CO.ID – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi atau bedah rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (20/7/2026) malam.
Gus Ipul mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan. Karena itu, intervensi terhadap keluarga siswa perlu dilakukan secara terpadu melalui berbagai program pemerintah.
Menurutnya, orang tua siswa dapat memperoleh dukungan melalui sejumlah program strategis, mulai dari pemberdayaan hingga kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), termasuk bantuan renovasi rumah.
”Anaknya sekolah, orang tuanya diintervensi dengan berbagai program strategis Pak Presiden, seperti pemberdayaan, PBI, salah satunya juga adalah renovasi rumah,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, pada 2026 pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 10 ribu rumah milik orang tua siswa Sekolah Rakyat. Dari target tersebut, sekitar 2.000 rumah telah menjalani proses verifikasi. Namun, hingga kini baru 911 rumah yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
Gus Ipul menyebut persoalan status kepemilikan tanah menjadi salah satu kendala utama dalam proses verifikasi. Selain itu, terdapat calon penerima manfaat yang lokasinya tersebar sehingga hanya terdapat satu keluarga penerima di suatu desa.
Padahal, kata dia, ketentuan yang berlaku mensyaratkan adanya beberapa penerima manfaat dalam satu wilayah desa.
Untuk mempercepat realisasi program, Gus Ipul mengusulkan agar persyaratan kepemilikan tanah dapat disederhanakan, misalnya melalui surat keterangan dari RT, RW, atau kelurahan setempat. Ia juga berharap ketentuan mengenai jumlah minimal penerima manfaat dalam satu desa dapat dikaji kembali.
Menurut Gus Ipul, kebijakan tersebut penting mengingat penerimaan siswa Sekolah Rakyat dilakukan melalui proses penjangkauan terhadap kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan paling bawah, bukan melalui seleksi akademik.
”Karena di Sekolah Rakyat itu penjangkauan, tidak ada tes akademik. Yang terjangkau itulah yang memang memenuhi syarat untuk bisa sekolah, dan mereka adalah desil paling bawah,” jelasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan dukungannya terhadap percepatan program renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat.
Maruarar menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan dan strategis Presiden Prabowo Subianto sehingga kementeriannya siap mendukung pelaksanaannya.
”Karena arahan Presiden itu Sekolah Rakyat adalah program unggulan dan strategis dari Bapak Presiden Prabowo, dan saya pasti mendukung,” kata Maruarar.
Ia memastikan koordinasi antara Kementerian PKP dan Kemensos akan terus dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan renovasi rumah sehingga manfaat program dapat segera dirasakan oleh orang tua siswa Sekolah Rakyat yang membutuhkan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, serta Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia.
(Deni Supriadi)
AKTUALITA.CO.ID – Bupati Bogor Rudy Susmanto menghadiri Sidang Terbuka Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Selasa (21/7/2026). Kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap peningkatan kompetensi...
Read more
