AKTUALITA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan harga energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap keberlanjutan subsidi energi nasional.
Menurut Ateng, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang terjadi belakangan ini tidak hanya berdampak pada biaya transportasi masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara dalam mempertahankan tarif listrik dan harga LPG bersubsidi.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keputusan Pertamina Patra Niaa yang menyesuaikan harga sejumlah produk BBM nonsubsidi pada 10 Juni. Ateng menilai kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari meningkatnya harga minyak mentah dunia serta pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Ia menjelaskan, kondisi eksternal tersebut secara langsung memengaruhi biaya penyediaan energi nasional. Kenaikan harga minyak membuat biaya pembelian energi primer untuk pembangkit listrik meningkat, sementara pelemahan rupiah menyebabkan biaya impor LPG menjadi lebih mahal karena transaksi dilakukan menggunakan mata uang dolar AS.
Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$70 per barel dan nilai tukar Rp14.800 per dolar AS. Namun perkembangan pasar menunjukkan harga minyak sempat melampaui US$117 per barel dan rata-rata berada di atas US$90 per barel. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah juga sempat melemah hingga menembus Rp18.200 per dolar AS.
Ateng menilai perbedaan antara asumsi dan realisasi tersebut berpotensi meningkatkan beban fiskal pemerintah. Meski secara mekanisme tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi dapat disesuaikan melalui skema penyesuaian tarif, pemerintah memilih menahan tarif listrik untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.
“Kebijakan ini memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi konsekuensinya pemerintah harus menanggung kompensasi yang lebih besar melalui APBN,” ujarnya.
Selain listrik, Ateng juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG, terutama untuk memenuhi kebutuhan program LPG subsidi 3 kilogram. Menurutnya, pelemahan rupiah membuat biaya pengadaan LPG tetap tinggi meskipun harga LPG internasional mengalami penurunan.
Ia menambahkan, meningkatnya konsumsi LPG bersubsidi yang dibarengi dengan mahalnya biaya impor semakin memperbesar tekanan terhadap anggaran subsidi energi.
Meski demikian, Ateng mendukung langkah pemerintah yang tetap mempertahankan tarif listrik dan harga LPG bersubsidi guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah serta pelaku usaha mikro.
Untuk menjaga keberlanjutan kebijakan tersebut, ia mendorong pemerintah memperkuat pengelolaan subsidi agar lebih tepat sasaran, meningkatkan efisiensi sektor ketenagalistrikan, mempercepat pengembangan energi alternatif, serta menjaga stabilitas nilai tukar dan pasokan energi dalam negeri.
Menurutnya, tantangan utama ke depan adalah memastikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, keberlanjutan fiskal negara, dan ketahanan energi nasional dapat terus terjaga dalam jangka panjang.
(Deni Supriadi)
