AKTUALITA.CO.ID _ Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Yunita Mustika Putri meluncurkan karya terbarunya berupa buku berjudul Emansipasi, yang bertujuan untuk mendekatkan lembaga legislatif dengan masyarakat.
Buku ini menjadi bagian dari upayanya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran dan tanggungjawab anggota DPRD. Peluncuran buku ini digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (14/11/24).
Pada kesempatan ini, Yunita menjelaskan bahwa buku Emansipasi merupakan hasil dari Rancangan Proyek Perubahan (RPP) yang dikembangkan selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN).
“Dalam buku ini, saya tidak hanya membagikan hasil karya yang bermanfaat, tetapi juga menunjukkan komitmen saya untuk menciptakan pedoman yang dapat menjadi panduan bagi DPRD Kabupaten Bogor,” kata Yunita saat menyampaikan sambutannya.
Yunita berharap, buku ini dapat menjadi media edukasi yang menyeluruh sehingga masyarakat dapat lebih memahami fungsi dan tanggung jawab anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.
“Buku ini bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi kerja DPRD. Tetapi juga untuk memberikan panduan yang jelas dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ungkapnya.
“Saya berharap buku ini dapat mendorong DPRD untuk melaksanakan tugasnya secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan harapan masyarakat kabupaten bogor,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara memberikan apresiasi yang tinggi atas peluncuran buku Emansipasi. Menurutnya, buku ini merupakan langkah maju dalam meningkatkan kualitas kerja DPRD.
“DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki peran vital dalam pemerintahan daerah. Buku ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi DPRD yang efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Sastra.
Menurutnya, Selain sebagai pedoman teknis, buku ini menjadi bentuk pembaruan dan peningkatan kapasitas bagi anggota DPRD dan semua pihak terkait dalam pembentukan peraturan daerah (Perda), anggaran, serta pengawasan.
“Ketika peran strategis tersebut berjalan dengan baik, dibutuhkan sistem yang terintegrasi dan sinergi antara DPRD dan Bupati Kabupaten Bogor. Emansipasi ini juga bisa menjadi acuan bagi anggota DPRD untuk bekerja secara optimal, saling mendukung, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” terangnya.
“Dengan peluncuran buku ini, DPRD Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih transparan,” pungkasnya.
(rezza apit)
