AKTUALITA.CO.ID — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor kembali menunjukkan performa positif melalui berbagai capaian kinerja strategis sepanjang tahun 2025. Sebagai perangkat daerah yang berperan penting dalam pengelolaan aparatur sipil negara, BKPSDM berhasil menorehkan sejumlah prestasi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Salah satu capaiannya adalah keberhasilan BKPSDM Kabupaten Bogor meraih penghargaan sebagai Perangkat Daerah dengan pembayaran PBB-P2 oleh Pegawai Terbanyak dalam ajang Anugerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025. Penghargaan ini menjadi wujud komitmen BKPSDM dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah serta menjadi contoh disiplin fiskal bagi perangkat daerah lainnya.
Dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur, BKPSDM juga mencatat kemajuan signifikan melalui penyelenggaraan berbagai program pelatihan berbasis kompetensi, pendampingan sistem merit, serta peningkatan implementasi manajemen talenta daerah. Upaya ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk menghadirkan ASN Kabupaten Bogor yang kompeten, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, BKPSDM turut aktif menghadiri dan berkontribusi pada berbagai agenda daerah dan nasional, seperti Anugerah Sri Baduga, Promosi Investasi Kabupaten Bogor, serta berbagai pameran dan forum kebijakan publik. Kehadiran ini memperkuat jejaring kerja antarinstansi dan membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur.
Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor Yunita Mustika Putri S.H, M.Hum, S.H, M.Hum menyatakan bahwa rangkaian capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pegawai. “Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik, serta mendukung penuh visi Kabupaten Bogor menuju Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang, Kuta Udaya Wangsa,” ujarnya kepada Aktualita, Kamis (11/12/25)
Dengan berbagai capaian tersebut, BKPSDM Kabupaten Bogor menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam memastikan tata kelola kepegawaian yang profesional dan adaptif, sekaligus mendorong kinerja birokrasi yang lebih efektif demi pelayanan publik yang semakin berkualitas.
(retza)
