AKTUALITA.CO.ID – DPD Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bogor menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan swasta dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ketua DPD BMPS Kabupaten Bogor Usep Nukliri mengungkapkan adanya ketimpangan signifikan antara jumlah sekolah negeri dan swasta, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Menurutnya, saat ini Kabupaten Bogor hanya memiliki 109 SMP Negeri, sementara jumlah SMP Swasta mencapai 668 sekolah.
“Peran swasta sangat mendominasi dalam peningkatan kualitas IPM di Kabupaten Bogor. Secara kelembagaan, swasta memiliki kontribusi besar dalam membantu pemerintah menjangkau masyarakat,” ujar Usep, Rabu (06/05/26).
Ia menilai, keberadaan sekolah swasta menjadi tulang punggung dalam pemenuhan layanan pendidikan, terutama bagi masyarakat yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Ia mengungkapkan, Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan mulai menggelontorkan anggaran hibah pendidikan ke berbagai jenjang, termasuk pendidikan non-formal.
“Setiap lembaga pendidikan menerima alokasi anggaran rata-rata sebesar Rp50 juta. Dana tersebut diharapkan mampu meningkatkan sarana prasarana serta kualitas kegiatan belajar mengajar,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia juga menjelaskan terdapat terobosan baru yang diluncurkan melalui program bantuan pendidikan sebesar Rp900 ribu per bulan bagi siswa sekolah swasta.
Program ini ditujukan khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan mereka yang tidak mendapatkan bangku di sekolah negeri.
“Saat ini pihak Dinas Pendidikan, khususnya Kabid SMP, telah melakukan pendataan sekolah swasta yang siap menjalin kerja sama melalui MoU dengan pemerintah. Bantuan ini akan sangat meringankan beban masyarakat, mengingat hampir 99 persen sekolah swasta itu berbayar,” jelas Usep.
Dari total 668 SMP swasta yang ada, kata Usep, proses penjajakan kerja sama masih terus berjalan dan diharapkan jumlah sekolah yang terlibat akan semakin meningkat pada tahun 2027.
Melalui kebijakan subsidi tersebut, Usep optimistis target Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sembilan tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bogor dapat tercapai.
“Kita sedang mempersiapkan kader-kader menuju Indonesia Emas 2045. Nasib seseorang tidak ditentukan dari mana dia sekolah, negeri atau swasta, tetapi bagaimana proses pendidikan itu berjalan. Pemerintah harus hadir untuk menjamin akses tersebut,” tandasnya.
