AKTUALITA.CO.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menggulirkan gagasan baru dalam sistem distribusi produk air mineral dan hasil tambang di wilayahnya. Ia mengusulkan penerapan skema kendaraan dua sumbu yang memungkinkan para sopir menjadi pemilik sekaligus pengelola kendaraan distribusi, bukan sekadar pekerja di bawah perusahaan logistik besar.
Menurut Dedi, selama ini sistem logistik nasional terlalu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga para sopir hanya menjadi pengikut tanpa memiliki kemandirian ekonomi. Lewat sistem baru itu, perusahaan besar tetap berperan sebagai penyedia produk, sementara proses distribusi akan dikelola langsung oleh para sopir pemilik kendaraan.
“Saya sudah bicara dengan Dirut Bank Jabar (BJB), agar disiapkan skema kredit tanpa uang muka bagi para sopir. Jadi mereka bisa punya kendaraan sendiri dan setor ke perusahaan secara langsung,” ujar Dedi, Sabtu (01/11/25).
Ia menjelaskan, langkah tersebut diharapkan dapat memutus ketergantungan sopir terhadap perusahaan transporter besar yang selama ini hidup dari setoran sopir.
“Perusahaan transporter itu kan hidup dari setoran sopir, sedangkan sopirnya cuma dapat Rp125 ribu. Mereka paling rentan dan sering dimanfaatkan saat ada kebijakan baru,” tegas Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menilai, ketika para sopir memiliki kendaraan sendiri, mereka akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan tidak mudah terombang-ambing oleh kebijakan perusahaan. Selain itu, sistem ini juga diharapkan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat sektor transportasi dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
Sebelumnya, Dedi juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan, serta penggunaan kendaraan angkut sesuai ketentuan. Ia menyoroti kerusakan jalan provinsi yang diakibatkan oleh kendaraan bertonase besar milik perusahaan, sementara kontribusi pajak yang diterima daerah tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.
“Banyak jalan provinsi rusak karena truk besar. Pajaknya kecil, tapi bebannya besar. Jadi kita harus menata ulang sistem distribusi agar lebih adil bagi semua pihak,” tutupnya.
