AKTUALITA.CO.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam data penerima kompensasi bagi masyarakat terdampak aktivitas tambang di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, berdasarkan perhitungan pemerintah provinsi, jumlah pekerja tambang dan sektor informal terkait hanya sekitar 3.000 orang. Namun, pihak pemerintah desa mengajukan angka hingga 18.000 orang sebagai penerima kompensasi.
“Awalnya kami menghitung jika 3.000 orang diberikan kompensasi sebesar Rp3 juta, maka bantuan bisa disalurkan selama enam bulan secara bertahap. Tetapi karena yang diajukan mencapai 18.000 orang, akhirnya anggaran yang tersedia hanya cukup untuk diberikan satu kali,” ujar Dedi, Rabu (06/05/26).
Ia menjelaskan bahwa dalam pengajuan tersebut, tidak hanya pekerja tambang yang dimasukkan, tetapi juga warga yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas tambang. Meski demikian, pemerintah provinsi tetap memenuhi permintaan tersebut.
“Ketika sudah dipenuhi, maka kewajiban pemerintah kami anggap selesai,” tegasnya.
Terkait permintaan Bupati Bogor untuk membuka kembali aktivitas tambang, Dedi menegaskan bahwa kewenangan pemberian izin berada di tingkat provinsi. Ia juga mengapresiasi langkah Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Namun, Dedi menilai bahwa tidak semua pihak yang mengaku terdampak benar-benar bekerja di sektor tambang. Ia menyebut ada berbagai pihak lain yang turut mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut.
Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa dirinya belum bersedia bertemu dengan pihak pengusaha tambang meskipun telah beberapa kali diajak oleh pemerintah kabupaten.
“Saya menjaga integritas diri saya. Seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem,” pungkasnya.
(Deni Supriadi)
