.AKTUALITA.CO.ID — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menghadiri acara Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 yang mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata Pelayanan Prima”, Senin (27/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, Banten.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul turut melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai upaya memperkuat sinergi antar kementerian. Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang pembinaan sosial serta kesejahteraan masyarakat.
Gus Ipul menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam memperketat pengawasan terhadap lembaga-lembaga pelayanan sosial. Ia menyoroti perlunya pengawasan yang lebih intensif terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial, panti asuhan, hingga layanan penitipan anak (day care), agar seluruhnya beroperasi sesuai standar yang berlaku.
Menurutnya, keberadaan lembaga-lembaga tersebut saat ini menjadi tumpuan masyarakat, sehingga kualitas layanan yang diberikan harus benar-benar terjamin. “Kita perlu memastikan semua layanan berjalan sesuai standar, baik dari sisi pengelolaan maupun kualitas pelayanan,” ujarnya.
Selain peran pemerintah, Gus Ipul juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan. Ia menilai partisipasi publik penting untuk memastikan lembaga yang melayani kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak dapat dikelola secara profesional dan transparan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya akreditasi bagi setiap lembaga pelayanan sosial. Akreditasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, hingga kelengkapan sarana dan prasarana.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengevaluasi izin yang ada, melakukan asesmen, dan mendorong lembaga-lembaga tersebut agar terakreditasi,” jelasnya.
Saat ini, Kementerian Sosial RI tengah melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang terhadap lembaga kesejahteraan sosial di seluruh wilayah. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh lembaga mematuhi regulasi yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah tidak akan segan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
(Deni Supriadi)
AKTUALITA.CO.ID – Keberadaan armada truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor yang disebut berasal dari UPT Pengelolaan Sampah Wilayah II Jonggol menjadi sorotan warga. Armada...
Read more
