AKTUALITA.CO.ID _ Pemerintah Desa Karyamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, resmi melayangkan surat pengaduan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Cijurey.
Surat tersebut dilayangkan atas dasar keluhan masyarakat terkait pembangunan bendungan yang dinilai memberikan dampak negatif bagi warga setempat.
“Kami sudah melayangkan surat kepada PPK Bendungan Cijurey. Ini atas banyaknya keluhan dari masyarakat,” kata Kepala Desa Karyamekar Jaji saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (24/01/25).
Jaji mengungkapkan bahwa, Salah satu keluhan warga adalah kerusakan pada jalan milik Pemda yang sering dilintasi kendaraan besar. Selain itu, kendaraan proyek kerap beroperasi pada waktu yang tidak tepat, seperti saat jam berangkat kerja dan jam sekolah, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.
“Warga mengeluh dengan kondisi jalan yang saat ini sangat rusak. Selain itu, operasi mobil besar ini sering dilakukan di waktu yang tidak tepat, seperti saat warga berangkat kerja atau anak-anak pergi ke sekolah, sehingga sangat mengganggu. Warga juga meminta agar masalah ini segera diberikan solusi, Warga menginginkan penggunaan truk yang lebih kecil. Dan warga yang terdampak akibat debu dari kendaraan yang melintas,” ungkapnya.
Diketahui, Dalam surat pengaduan yang diterima Aktualita.co.id, terdapat beberapa poin keluhan yang diajukan kepada PPK Bendungan Cijurey, yaitu:
- Akses jalan utama warga di ruas Pahae-Nyengcle rusak.
- Sering terjadi Kemacetan mengakibatkan anak sekolah, pekerja sering terlambat karena akses jalan terhambat adanya mobil-mobil proyek di jam sekolah dan jam kerja.
- Terisolirnya Rumah warga yang berada di pinggir jalan akibat pengikisan jalan dan bahu jalan yang ambrol.
- Apabila huja Jalan menjadi licin, sering terjadi kecelakaan.
- Polusi udara, ditakutkan menimbulkan penyakit.
Surat pengaduan tersebut ditandatangani oleh Ketua BPD Desa Karyamekar, Gunawan, dan Kepala Desa Karyamekar, Jaji.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Komisi 1 Rudy Sabana menyatakan bahwa dirinya telah memberikan arahan kepada pihak desa untuk melayangkan surat pengaduan.
Ia juga meminta agar PPK atau pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang bertanggungjawab segera memberikan tanggapan dan solusi atas keluhan warga.
“Apapun yang menjadi keluhan masyarakat tentunya harus ditanggapi dan diberikan jawaban yang sesuai. Jangan sampai warga yang terdampak menjadi terisolasi, dan keberadaan proyek ini justru menimbulkan masalah. Saya tegaskan agar aduan masyarakat ini segera ditindaklanjuti,” tegas Rudy.
“Diharapkan pihak terkait segera merespons pengaduan ini agar pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat sekitar,” pungkasnya.
(rezza apit)
