AKTUALITA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI atas dukungan dan pengawalan yang konsisten terhadap berbagai program strategis Kementerian Koperasi (Kemenkop), khususnya pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Jumat (12/6/26), Ferry menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan legislatif menjadi faktor penting dalam memastikan program koperasi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, berbagai masukan dan rekomendasi dari Komisi VI DPR RI selama ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), termasuk untuk Tahun Anggaran 2027.
“Kami sangat terbuka terhadap berbagai masukan untuk menyempurnakan proses pendampingan koperasi, terutama dalam mendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Ferry.
Dalam kesempatan tersebut, Menkop memaparkan perkembangan pembangunan KDKMP. Hingga saat ini, sebanyak 12.533 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik berupa gudang, gerai, dan sarana pendukung lainnya. Sementara itu, 22.737 unit masih dalam tahap konstruksi.
Pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu KDKMP dapat beroperasi pada Agustus 2026, melanjutkan operasional 1.061 koperasi yang telah berjalan. Hingga akhir tahun 2026, jumlah KDKMP yang aktif ditargetkan mencapai lebih dari 40 ribu unit.
Untuk mendukung percepatan program tersebut, Kemenkop mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun di luar pagu indikatif Rp542,88 miliar. Jika disetujui, total anggaran Kemenkop pada tahun depan akan meningkat menjadi Rp1,89 triliun.
Tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk memperkuat program manajemen sebesar Rp228,37 miliar serta program perkoperasian senilai Rp1,12 triliun. Ferry menegaskan bahwa dukungan anggaran diperlukan guna memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui KDKMP dapat berjalan optimal.
“Kami berharap dukungan terhadap tambahan anggaran ini dapat terealisasi sehingga program prioritas pemerintah mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.
Selain fokus pada pengembangan KDKMP, Kemenkop juga menegaskan komitmennya untuk tetap mendampingi koperasi eksisting. Upaya pengawasan, monitoring, dan evaluasi akan terus diperkuat guna meningkatkan daya saing koperasi sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus.
“Kami tetap memberikan pendampingan kepada koperasi yang sudah ada agar mampu berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi,” ujar Ferry.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengapresiasi capaian Kemenkop dalam melaksanakan instruksi Presiden terkait pembentukan dan penguatan kelembagaan 83 ribu KDKMP di seluruh Indonesia.
Menurut Anggia, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh koperasi tersebut dapat beroperasi secara efektif. Karena itu, DPR mendukung peningkatan anggaran Kemenkop sejalan dengan kebutuhan pendampingan dan pengawasan program.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Komisi VI DPR RI tetap mendukung kebutuhan anggaran Kemenkop agar program KDKMP dan koperasi eksisting dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Meski demikian, Anggia mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program KDKMP agar tujuan utama untuk menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
“KDKMP merupakan program baru yang membutuhkan pendampingan, pengawasan, dan monitoring secara intensif agar cita-cita membangun ekonomi desa dapat terwujud,” katanya.
(Deni Supriadi)
