AKTUALITA.CO.ID _ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar acara sosialisasi pendidikan pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2024 dengan tema “Bersama Maju Anak Nusantara”. Senin (18/11/24).
Acara ini sekaligus berdiskusi dalam Pilkada 2024 nanti, berlangsung di Waroeng UP2DATE, Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sekaligus memberikan pemahaman tentang proses dan pentingnya pemilu kepada masyarakat.
Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ummi Wahyuni, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. “Jawa Barat adalah provinsi terbesar jumlah pemilihnya, dan jumlah pemilih di Jawa Barat tidak ada yang setara. Dan Kabupaten Bogor menyumbang sekitar 12 persen dari total pemilih di Jawa Barat. Sehingga menjadi alasan utama mengapa sosialisasi ini digelar di Bogor,” kata Ummi.
Menurutnya, sangat penting bagi KPU untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan bersinergi dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan jumlah pemilih dan terus bersosialisasi. “Kami sangat terbatas dalam menjangkau 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, dan lebih dari 5000 desa/kelurahan. Oleh karena itu, kami tidak bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan dari stakeholder,” ungkapnya.
“Dan pentingnya peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu, terutama bagi teman-teman dari partai politik yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Dalam penyelenggaraan pemilihan sebelumnya, ada sekitar 1,3 juta orang yang terlibat sebagai penyelenggara. Itu hanya jumlah penyelenggara saja, sementara di wilayah lain jumlah pemilihnya bisa jadi lebih sedikit,” jelasnya.
Sementara, Komisioner KPU RI Idham Kholik, menjelaskan mengenai pentingnya mitigasi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Idham mengungkapkan bahwa KPU harus mempersiapkan diri untuk mengelola berbagai potensi krisis, baik terkait dengan logistik, SDM, maupun proses pemungutan suara.
“Manajemen krisis itu tidak hanya untuk menyelesaikan krisis yang terjadi, tetapi juga untuk meminimalisir potensi krisis,” ujarnya.
Idham juga mengidentifikasi beberapa jenis kerawanan dalam pelaksanaan pemilu, di antaranya adalah kerawanan terkait dengan SDM, khususnya ketika petugas KPPS bekerja dalam kondisi kurang sehat. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa semua petugas KPPS memiliki pengetahuan yang cukup tentang aturan dan prosedur yang berlaku.
Selain itu, Idham juga menyoroti potensi kerawanan dalam hal logistik, seperti risiko kerusakan atau pencurian pada barang-barang yang disimpan di PPK atau BPS. Dan penting juga manajemen yang baik dalam pemungutan dan penghitungan suara, serta pengawasan yang ketat di setiap tahapannya.
“Kami memastikan bahwa logistik yang disimpan di PPK dan BPS tidak terkena air atau bencana banjir, dan yang paling penting adalah menghindari pencurian,” terangnya.
“Kabupaten Bogor menjadi penyumbang suara terbesar di Jawa Barat, sekitar 12 persen. Kami sudah bertemu dengan seluruh KPPK di Kabupaten Bogor untuk memberikan pemahaman dan dukungan. Kami berharap seluruh penyelenggara pemilu di sini dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan,” pungkasnya.
(rezza apit)
