AKTUALITA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Grobogan diminta segera mencari lokasi alternatif untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen setelah lahan yang sebelumnya diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dalam pertemuan dengan jajaran Dinas Sosial Grobogan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (5/5/2026) kemarin.
Agus menegaskan bahwa lahan yang akan digunakan harus memiliki status yang jelas dan tidak bermasalah secara regulasi. Ia menyoroti lokasi sebelumnya yang masuk kategori Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), sehingga tidak dapat dialihfungsikan.
“Untuk Sekolah Rakyat, cari lahan yang benar-benar clear,” ujarnya.
Selain status lahan, pemerintah pusat juga menetapkan sejumlah kriteria lain, di antaranya akses jalan yang memadai, tidak berada di kawasan rawan bencana, serta tersedianya fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih.
Agus berharap Grobogan dapat segera memenuhi persyaratan tersebut agar bisa ikut dalam program pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Ia menekankan pentingnya program ini mengingat tingginya angka keluarga prasejahtera di wilayah tersebut.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Triwulan I 2026, tercatat sebanyak 69.671 keluarga di Grobogan berada pada kategori Desil 1 dari total 538.620 keluarga.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Grobogan, Indri Agus Velawati, menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengusulkan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi. Namun, hasil survei menunjukkan lokasi tersebut tidak layak digunakan karena berstatus LSD.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian ATR dan Kementerian Kehutanan, untuk mencari solusi alternatif.
“Kami sedang mengupayakan kemungkinan lahan lain, termasuk di luar kawasan perhutanan sosial, yang nantinya bisa diproses lebih lanjut,” jelas Indri.
Hingga saat ini, Kabupaten Grobogan belum memiliki Sekolah Rakyat. Padahal, program pendidikan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai sangat dibutuhkan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Program Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan akses pendidikan tanpa biaya, tetapi juga dirancang untuk membantu pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan orang tua siswa.
(Deni Supriadi)
