AKTUALITA.CO.ID – Utusan Presiden Bidang Ketahanan Pangan, H. Muhammad Mardiono, menegaskan bahwa sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai direalisasikan secara bertahap, salah satunya melalui penguatan ekonomi.
Menurut Mardiono, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun ekosistem ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
“MBG ini bukan semata-mata untuk menciptakan makanan bergizi bagi murid. Dampaknya terhadap kecerdasan memang akan terlihat dalam jangka panjang. Namun yang paling utama adalah terciptanya ekosistem ekonomi kerakyatan, di mana ada produksi dan ada konsumen,” ujarnya kepada Aktualita.co.id, di Cigombong, Kabupaten Bogor. Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, selama ini ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi menjadi salahsatu penyebab Indonesia masih bergantung pada impor pangan.
“Sering terjadi ketika rakyat panen, justru impor masuk. Akibatnya harga hasil panen turun, petani merugi, dan akhirnya enggan menanam kembali. Ini yang harus kita lindungi,” kata Mardiono yang juga merupakan Ketua Umum DPP PPP.
Melalui MBG, kata Mardiono, pemerintah berupaya menciptakan pasar yang jelas bagi produk-produk lokal seperti ikan, telur, dan ayam. Dengan pembelian untum MBG masyarakat diharapkan terdorong untuk terus berproduksi.
“Kalau ikan itu dibeli maka rakyat akan memproduksi ikan, Kalau telur itu dibeli rakyat akan memproduksi telur, Ayam itu dibeli rakyat akan memproduksi ayam. Apa yang terjadi kalo tidak ada pembeli, maka rakyat akhirnya mengkonsumsi McDonald’s, maka itu slaahsatu tujuan dari MBG,” tuturnya.
Ia juga menyoroti masih minimnya akses pelaku usaha kecil untuk masuk ke pasar modern. Menurutnya, produk lokal kerap kalah bersaing dengan produk besar atau impor karena tidak memiliki ruang distribusi yang memadai.
“Karena tidak ada pasar. Sementara McDonald’s mau tidak memberi pasar rakyat, Ternak-ternak rakyat, mau tidak?. Indomaret sama Supermarket mau nggak dititipin jualan pisang goreng dari rakyat Tidak mau, itulah sulitnya pasar untuk rakyat kita,” ungkapnya. .
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi di tangan rakyat, bukan dikuasai segelintir pihak.
“Presiden Prabowo ingin menciptakan keberpihakan kepada rakyat, Mengemplementisikan pada Undang-Undang 45 pasal 33. Kedaulatan negara untuk rakyat, nggak boleh kedaulatan negara ini dimonopoli oleh segelintir orang. Ini Presiden Prabowo ingin memulai itu termasuk kekayaan-kayaan alam,” pungkasnya.
(Retza)
