AKTUALITA.CO.ID – Kepala Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor kembali menyambangi Komisi V DPR RI meminta percepatan normalisasi sungai Cileungsi Cikeas.
Kepala Desa Firman Riansyah yang didampingi Ketua KP2C (Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas) Puarman diterima oleh Mulyadi anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra pada Rabu (7/6/2023) di Senayan.
Dalam kesempatan tersebut, Kades Firman membawa surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri PUPR melalui Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara II Jakarta. Selanjutnya Mulyadi pada saat rapat langsung menyerahkan surat Kades Bojongkulur kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
“Aspirasi masyarakat ini harus kami sampaikan yang disampaikan. Kami pun mengapresiasi dan mendukung penuh program pengendalian banjir komprehensif yang direncanakan BBWS Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR di Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas,” ujar Firman.
Firman meyakini jika design pengendalian banjir terintegrasi telah terealisasi semuanya, maka banjir akan terkendali. Mulai dari Normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai, revetment, tanggul, pengerukan situ dan waduk.
“Disini juga saya mengajukan beberapa permohonan yaitu percepatan normalisasi sungai Cileungsi dan sungai Cikeas pada lokasi-lokasi yang dapat dikerjakan tanpa pembebasan lahan,” katanya.
Selain itu, sambung Firman, penanggulangan sementara (emergency construction) pada titik lokasi rawan banjir dengan membangun tanggul – tanggul, perkuatan tebing tanpa pembebasan tanah, pengerukan badan sungai dan jembatan.
Sementara, Ketua KP2C Puarman turut menyampaikan beberapa usulan, yakni percepatan rencana pembangunan Bendungan Narogong, long storage Garuda Desa Dayeuh dan kolam retensi lainnya
“Juga revitalisasi Bendung Bekasi salah satunya dengan menurunkan permanen TMA (Tinggi Muka Air) bendung sekitar 2 meter,” ungkapnya.
Untuk diketahui saat ini program normalisasi masuk tahap STUDI LARAP (Land Acquisition and Resetlement Action Plan) yaitu kajian dampak sosial ekonomi penyiapan lahan oleh Kementerian PUPR.
Selanjutnya penyiapan lahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan pekerjaan konstruksi dibiayai APBN melalui Kementerian PUPR.
** nays
