AKTUALITA.CO.ID – SMAN 1 Gunungputri yang berada di Desa Bojong Nangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor digeruduk puluhan warga sekitar. Pihak sekolah diduga telah melakukan praktik jual beli bangku dalam PPDB 2023.
Kepala Desa Bojong Nangka, H.Amir Arsyad mengaku sangat kecewa dengan sistem zonasi yang membuat sebagian besar warganya tidak bisa bersekolah di SMAN 1 Gunung Putri.
“Jarak yang diberikan itu 800 meter, sedangkan bagaimana untuk warga yang jaraknya lebih dari itu, berarti tidak bisa sekolah dong,” ungkapnya, Senin (17/7/23).
Bukan hanya itu saja, kata H.Amir, pihak SMAN 1 Gunungputri pun seolah tidak menghargai keberadaan Pemdes Bojong Nangka. Pasalnya, selama dirinya menjabat sebagai kepala desa tidak pernah ada komunikasi pihak sekolah dengan Pemdes.
“Bahkan diacara-acara besar pun saya sebagai Kades sendiri tidak pernah diundang atau dilibatkan. Jadi, minimnya komunikasi yang dijalin oleh pihak sekolah terhadap desa itu sangat disayangkan,” tandasnya.
Dirinya menyebut, tidak ada keterbukaan informasi yang dilakukan pihak sekolah terkait kapan dimulainya sistem online zonasi, afirmasi, dan lain sebagainya.
“Ini salah satu yang membuat kita kecewa, tidak ada keterbukaan publik yang dilakukan pihak sekolah, itu kan ada zonasi, ada zona KETM, ada zona situasi tertentu dan ada zona orang tua pindah tugas, juga ada anak guru, itu yang tidak bisa terbuka di publik,” cetusnya.
Sementara, salah satu warga Desa Cicadas, Yusuf dalam mediasi tersebut meminta data perihal siapa saja yang masuk ke SMAN 1 Gunung Putri yang menggunakan zonasi dibuka, mengingat dari data yang dia punya, ada beberapa nama dan alamat siswa yang menggunakan jalur zonasi dan itu bisa masuk.
“Jika tidak ada permainan di sekolah SMAN 1 Gunungputri ini, coba kami minta tunjukan data siswa yang menggunakan jalur zonasi, apakah pihak sekolah berani membuka data informasi ini kepada kami,” tantang Yusuf dalam pertemuan perwakilan masyarakat.
Yusuf menduga adanya permainan berkedok sistem zonasi yang dilakukan oleh oknum di SMAN 1 Gunungputri, sehingga setiap tahunnya selalu ada polemik.
“Mereka janji jam 4 sore akan dibuka data yang kami minta, kita lihat apakah mereka berani untuk transparan atau tidak,” pungkasnya.
** Nay
