AKTUALITA.CO.ID – Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor menjadi sorotan tajam dari pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei Visi Nusantara (LS Vinus), Yusfitriadi. Menurutnya, masa 100 hari bukan sekadar simbol atau tren politik, melainkan momentum penting untuk memperlihatkan arah serta desain tata kelola pemerintahan yang jelas dan terukur kepada masyarakat.
“100 hari bukan tren atau gimik politik. Ini bukan ajang mengubur kinerja, tapi kesempatan membangun kepercayaan publik. Jika dalam 100 hari pertama sudah ada pijakan yang kuat, maka potensi kepuasan publik pun akan meningkat,” tegas Yusfitriadi, Selasa (29/04/25).
Ia mengibaratkan, awal kepemimpinan seperti pesawat yang melakukan lepas landas. Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka tengah melakukan soft take off, yakni proses awal yang mulus dengan pijakan program yang jelas, agar masyarakat merasa tenang dan nyaman.
“Tapi kalo sudah crash take off itu akan sulit mendapatkan kepercayaan, di 100 hari ini adalah dalam upaya desain pemerintah untuk memberikan harapan kepada publik, kira – kira pemerintah punya desain ga sih, punya kontruksi tata kelolaan pemerintahan ga sih, dalam rangka publik,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa ada empat hal penting yang seharusnya menjadi fokus dalam program 100 hari. Yang pertama ialah Kebijakan Strategis. Menurutnya, Pemerintah daerah harus mulai menetapkan kebijakan berdasarkan visi dan misi yang telah disusun, terutama yang berkaitan dengan RPJPD dan RPJMD.
“Pelaksanaan bisa belakangan, tapi arah kebijakan harus sudah muncul agar publik punya harapan dan arah ke depan. Kedua Penguatan Relasi Antar Pemerintahan, pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat sehingga di bawa ke daerah,” tuturnya.
“Program apa yang bisa dibawa, bukan kaya MBG dan Koperasi Merah Putih, itu sih bupati merem juga akan berjalan. Tapi program apa misalnya penguatan infrastruktur seperti jalan jalur tambang itukan Provinsi, bisa di tarik gak buat kebijakannya hari ini, misalnya. Atau kemudian pusat ada tidak program pusat yang bisa di manfaat kan oleh Kabupaten Bogor, itu yang saya pikir harus di akselerasi,” sambungnya.
Yang ketiga, kata Kang Yus, Program Langsung Menyentuh Masyarakat. Ia menilai penting untuk mulai dengan pilot project yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti program satu rumah dua pohon, normalisasi sungai, atau irigasi yang menunjang ketahanan pangan.
“Keempat, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pemerintah perlu segera memetakan permasalahan riil seperti pungli di sekolah, infrastruktur rusak, serta masalah banjir dan drainase. Minimal ada peta dan data. Implementasi bisa menyusul, tapi dasar-dasarnya harus sudah ada di 100 hari pertama,” tambahnya.
Yusfitriadi menyayangkan bahwa hingga saat ini, belum ada langkah sistematis yang mencerminkan empat aspek tersebut. “Sampai hari ini belum ada yang menyebutkan, belum ada yang bisa jawab, baru sesebut – sebutnya aja bahwa bupati sudah melakukan ini, ini, dan ini. Tapi belum tersistematis, misalnya dalam lingkungan hidup sudah melakukan ini, kebijakannya ini, atau ekonomi kebijakannya ini kan belum juga,” kritiknya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade, menegaskan bahwa meski program 100 hari tidak secara eksplisit tercantum dalam visi misi, pelaksanaannya tetap menjadi bagian integral dari kerangka pembangunan Kabupaten Bogor.
“Ada yang sudah kami kerjakan, tapi publikasinya akan disampaikan saat pencapaian 100 hari kerja. Fokus utama tetap pada pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan pengurangan angka pengangguran,” ujar Jaro Ade.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai prioritas awal. “Kami ingin Kabupaten Bogor benar-benar bersih dari sampah, dimulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Kalau lingkungan bersih, program lain akan lebih mudah dijalankan,” pungkasnya.
(Rz)
