AKTUALITA.CO.ID – Kabupaten Bogor kini menempati posisi kedua tertinggi dalam jumlah kasus HIV di Provinsi Jawa Barat, setelah Bandung. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Yayasan LEKAS sekaligus Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor Muksin Zaenal Abidin kepada Aktualita.co.id, Selasa (10/06/25).
Menurut Muksin, peningkatan jumlah kasus HIV terjadi setiap tahun di Kabupaten Bogor. “Angka kasusnya di tahun 2024 mencapai sekitar 814 kasus, meningkat dari sekitar 700-an pada tahun 2023. Untuk tahun 2025, datanya masih dalam proses pembaruan,” ungkapnya.
Meskipun layanan pengobatan di Kabupaten Bogor telah tersedia dengan cukup baik, Muksin menegaskan bahwa hingga kini belum ada obat yang benar-benar dapat menyembuhkan HIV. Namun, obat Antiretroviral (ARV) telah tersedia di rumah sakit dan sejumlah puskesmas, termasuk puskesmas satelit yang menyediakan akses pengobatan bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).
Muksin menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tes HIV sebagai langkah awal dalam upaya penanggulangan. “Tes HIV adalah tes darah yang sangat penting untuk mengetahui jumlah kasus yang sebenarnya. Setelah itu, kita baru bisa menentukan solusi yang tepat,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa selama lima hingga enam tahun terakhir, Kabupaten Bogor mulai mengoptimalkan penanganan kasus HIV. Namun, tantangan besar masih dihadapi karena tren kasus terus meningkat, termasuk di daerah pelosok.
Muksin juga mengungkapkan bahwa saat ini kasus HIV tidak hanya ditemukan pada populasi kunci seperti pekerja seks, lelaki suka dengan lelaki, waria, dan pengguna narkoba suntik. Kini, kasus juga banyak ditemukan pada ibu rumah tangga, ibu hamil, bahkan anak balita.
“Di tahun 2024 saja, tercatat ada 77 kasus HIV pada balita di Kabupaten Bogor. Ini sangat mengkhawatirkan, karena sebagian besar dari mereka tertular dari ibu yang positif HIV saat melahirkan,” ungkapnya.
“Saat ini mayoritas kasus HIV terjadi pada usia produktif, bahkan usia remaja. Ini seperti bom waktu bagi generasi muda, dan di Kabupaten Bogor yang terkena HIV kebanyak jenis kelamin laki-laki. Kita gencar kampanye soal stunting dan angka kematian anak, tapi di sisi lain balita kita juga terpapar HIV. Ini kontradiktif,” tegasnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, pola penularan HIV di Kabupaten Bogor mengalami perubahan signifikan. Bila sebelumnya dominan akibat penggunaan narkoba suntik, kini sebagian besar penularan terjadi melalui hubungan seksual.
“Transmisi seksual menjadi penyebab utama. Penularannya terjadi karena seks bebas dan gonta-ganti pasangan. Ini yang menyebabkan kasus meningkat pada ibu rumah tangga, ibu hamil, bahkan balita,” kata Muksin.
Pemerintah Kabupaten Bogor bersama KPAD telah melakukan berbagai upaya, termasuk tes HIV secara mobile ke berbagai wilayah, dari kota hingga desa-desa terpencil. Namun, Muksin mengakui bahwa hasilnya belum maksimal. “Jika tes dan asesmen dioptimalkan di seluruh kecamatan dan desa, bukan tidak mungkin jumlah kasus akan meningkat drastis. HIV ini seperti fenomena gunung es,” ujarnya.
“Bahkan ada wilayah kecamatan, wilayah kampung daerah plosok angka kasusnya tinggi usia remaja yang kena kasus itu,” ungkapnya.
Ia menyerukan kolaborasi dari semua pihak lintas sektor untuk menangani permasalahan ini secara serius. Edukasi dan sosialisasi mengenai HIV, cara penularannya, serta pentingnya deteksi dini harus terus digalakkan.
“Jangan sampai orang yang positif HIV malah dimarjinalkan. Harus ada kesadaran kolektif, regulasi yang kuat, dan dukungan kebijakan dari para pemangku kepentingan,” tutupnya.
Kabupaten Bogor Catat Angka Skrining HIV Tertinggi se-Jawa Barat
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor mencatat bahwa angka skrining HIV di wilayahnya menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bogor, Adang Mulyana.
Menurut Adang, tingginya jumlah kasus HIV yang terdeteksi di Kabupaten Bogor tidak lepas dari tingginya intensitas skrining yang dilakukan. “Kasus HIV di kita di Kabupaten Bogor, skriningnya juga paling tinggi se-Jawa Barat. Jadi kalau skriningnya naik, kasusnya pun naik,” ungkap Adang.
Adang menekankan bahwa HIV merupakan permasalahan yang berkaitan erat dengan perilaku, khususnya perilaku seksual yang tidak sehat. Oleh karena itu, Dinkes Kabupaten Bogor saat ini terus memperkuat edukasi mengenai perilaku seks yang sehat dan bertanggung jawab.
“Ini kan masalah perilaku ya. Karena perilaku seks yang sehat memang sedang kita perkuat. Tapi di satu sisi, kita juga melakukan penguatan dari berbagai sektor,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya lintas sektor, pada tahun lalu Dinkes Kabupaten Bogor telah membentuk program “Ustaz Peduli HIV”. Program ini melibatkan tokoh agama dalam edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan HIV.
“Masalah HIV ini bukan hanya tanggung jawab satu atau dua sektor, semua sektor harus terlibat,” tegas Adang.
Ia juga menjelaskan bahwa HIV bukanlah penyakit yang bisa hilang begitu saja. Pengidap HIV harus rutin mengonsumsi obat agar tetap sehat dan tidak menularkan virusnya kepada orang lain.
Untuk mencegah penularan, Adang menekankan pentingnya perilaku seksual yang sehat. Ia juga menyebutkan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor menjadi ujung tombak dalam penyuluhan, investigasi lapangan, serta penanganan kasus HIV di daerah.
“Orang yang terdampak HIV itu sama seperti kita, hanya saja di tubuhnya terdapat virus HIV,” tambahnya.
Hingga kini, Dinkes Kabupaten Bogor terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar angka penularan HIV tidak semakin meningkat. “Walaupun saat ini setiap tahunnya terus meningkat, kami tetap berupaya untuk menurunkan angka HIV tersebut,” pungkas Adang.
Kabupaten Bogor Catat Kasus HIV Tertinggi Kedua di Jawa Barat, Ini Respons Tegas Bupati Rudy Susmanto
Mendengar Kabupaten Bogor kini menempati posisi kedua tertinggi kasus HIV/AIDS di Jawa Barat setelah Kota Bandung. Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan pentingnya penanganan HIV/AIDS yang serius, terencana, dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
“Peningkatan jumlah kasus HIV adalah sinyal peringatan. Ini bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi kita,” ujar Rudy.
Rudy menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, serta sektor kesehatan dalam memperkuat edukasi dan layanan deteksi dini HIV/AIDS. Ia juga mengingatkan agar stigma terhadap penderita tidak menjadi penghalang untuk pengobatan.
“Jangan sampai ada stigma yang membuat penderita takut berobat. Kita harus hadir dengan pendekatan yang manusiawi dan ilmiah,” tambahnya.
Dalam upaya konkret menangani persoalan ini, Rudy meminta jajarannya segera menyusun langkah teknis yang efektif. Ia berkomitmen akan terlibat secara aktif dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS.
“Pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS di Kabupaten Bogor adalah persoalan serius. Pertemuan dan kebijakan yang kita buat hari ini harus menghasilkan tindakan nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudy menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan dari berbagai organisasi, termasuk Yayasan LEKAS untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan.
“Langkah yang kita ambil hari ini memang tidak langsung menyelesaikan masalah tahun depan, tetapi minimal akan membuahkan hasil baik dalam 20 tahun ke depan,” katanya.
Rudy juga menyoroti pentingnya keberlanjutan organisasi atau komisi yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar hambatan administratif tidak menjadi alasan terhentinya aktivitas lembaga yang berperan dalam pelayanan masyarakat.
“Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak kita mulai sekarang dan kita tutup mata, yang rugi adalah kita sendiri,” tutup Rudy.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, diharapkan Kabupaten Bogor mampu menekan laju penyebaran HIV/AIDS dan memberikan perlindungan nyata bagi seluruh warganya.
