Aktualita.co.id – Polemik dampak proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Cijurey di wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, kembali mencuat. Warga kembali mengeluhkan kondisi jalan rusak dan gangguan kesehatan yang diduga akibat aktivitas kendaraan berat proyek.
Dalam sebuah rapat koordinasi bersama pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemerintah Kecamatan Jonggol, Kecamatan Sukamakmur, dan para kepala desa terdampak, serta DPRD Kabupaten Bogor dapil II melaksanakan rapat untuk mencari solusi terbaik.
Kepala Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur Apud menegaskan bahwa kerusakan jalan diperparah oleh lalu lintas kendaraan proyek. “Jalan memang rusak, sekarang ditambah mobil proyek lalu lalang. Dikasih krikil pun justru makin licin, apalagi saat anak-anak sekolah sedang melintas,” ujar Apud.
Tak hanya soal infrastruktur, Kades Apud juga menyoroti persoalan kabel PLN yang menggantung rendah di sepanjang jalur proyek. Menurutnya, hal tersebut kerap tersangkut oleh kendaraan besar. “Sebenarnya kabel-kabel PLN itu bukan ranah proyek, tapi harus dikoordinasikan agar tidak membahayakan. Perlu ada petugas yang mengawasi dari atas saat alat berat lewat,” imbuhnya.
Ia juga mengeluhkan gangguan kesehatan, khususnya ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) yang diduga disebabkan oleh debu proyek. “Sebenarnya unek unek teh aya, dari sukadamai oge Cuma untuk sukadamai tidak diungkapkan Pak, karena pernah saya mengungkapkan, ya ada yang bilang ke saya. pak kades harus memperlancar,” ungkapnya.
“Mungkin ini forumnya. Saya sendiri merasakan, buka pintu rumah saja sudah bingung bernapas. Saya sudah minta Puskesmas untuk deteksi dini, karena dampaknya nyata,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Apud mengusulkan agar jam operasional kendaraan proyek diatur lebih bijak demi keselamatan dan kenyamanan warga. “Tolong diperhatikan jam operasional kendaraan berat. Kalau siang, jalan makin padat, makin rusak, dan membahayakan,” ujarnya tegas.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor, H. Ansori Setiawan menyampaikan bahwa persoalan kesehatan warga sudah ditindaklanjuti bersama pihak terkait. “Kami sudah koordinasi dengan Puskesmas Kecamatan Jonggol dan Sukamakmur. Penanganan sudah berjalan,” katanya.
Namun, Ansori menekankan bahwa pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bogor tidak akan tinggal diam. “Pemerintah Kabupaten Bogor tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Kami terus mendorong pihak BBWS agar segera menyelesaikan proyek ini dengan memperhatikan aspirasi warga,” pungkasnya.
