AKTUALITA.CO.ID – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor menggelar kegiatan Coffee Morning Pemerintah Daerah Bersama Organisasi Kemasyarakatan (COMPAS) pada 27-28 April 2026 di Ole Suites Hotel & Cottage, Sentul, Kabupaten Bogor.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika masyarakat.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Bogor, Ferdinando Selmi Pardede menekankan pentingnya posisi ormas sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif.
Menurutnya, perbedaan pandangan di tengah masyarakat merupakan hal yang tidak terhindarkan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hal tersebut berpotensi memicu konflik.
”Tema ini sangat strategis dan kontekstual. Perbedaan pandangan berpotensi memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, ormas harus memiliki kapasitas dalam mediasi, negosiasi, dan pemahaman hukum,” ujarnya, Rabu (29/04/26).
Bukan cuma itu, Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dalam Penyelesaian Konflik, Keterampilan Mediasi dan Negosiasi serta Bantuan Hukum”, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan ormas dalam menyelesaikan konflik secara damai sekaligus membangun komunikasi yang efektif di masyarakat.
Dalam kegiatan ini, kata Ferdinando, kegiatan diisi dengan metode ceramah, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab agar peserta dapat memahami materi secara komprehensif dan aplikatif.
Ia berharap forum ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu menjadi ruang diskusi produktif yang memperkuat sinergi antara pemerintah dan ormas.
”Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata dan semakin memperkuat peran ormas sebagai penyejuk di tengah masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Tubagus Lucky Surya Gunawan menjelaskan, penyelenggaraan kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016.
”Dalam kegiatan ini sebanyak 100 organisasi kemasyarakatan dan LSM turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Para peserta mendapatkan pembekalan materi dari narasumber kompeten, di antaranya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), untuk memperkuat kapasitas mereka dalam penanganan konflik berbasis hukum dan dialog,” tutupnya.
(Retza)
Tajuk oleh: Billy/Nay Ada Apa dengan KPK? Penilaian kurang berani terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Indonesian Police Watch (IPW) mungkin ada benarnya. Perbedaan perlakuan KPK kepada dua...
Read moreDetails
