AKTUALITA.CO.ID — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bogor meminta perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 tidak berhenti pada penyesuaian angka anggaran. Perubahan tersebut dinilai harus menjadi momentum untuk memperkuat program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (12/8/2026). Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKB yang juga Wakil Ketua Komisi I, KH Achmad Yaudin Sogir, mengatakan setiap kebijakan anggaran harus diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat.
Menurutnya, program yang menyentuh kebutuhan dasar warga perlu mendapat prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
“Perubahan anggaran jangan hanya menjadi pergeseran angka, tetapi harus benar-benar memperkuat keberpihakan kepada masyarakat. Program yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
PKB juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan pendapatan, kata dia, dapat dilakukan melalui inovasi, ekstensifikasi, hingga digitalisasi penerimaan, namun tetap harus memperhatikan kemampuan masyarakat dan tidak membebani kelompok ekonomi kecil.
Selain itu, target pendapatan daerah diminta disusun secara realistis berdasarkan potensi penerimaan. Pemerintah juga perlu mengevaluasi sektor-sektor yang hingga kini masih memiliki tingkat realisasi pendapatan rendah.
Dari sisi belanja, Fraksi PKB meminta pemerintah melakukan efisiensi terhadap belanja birokrasi dan mengalihkan penguatan anggaran kepada program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, terutama di wilayah pelosok dan pedesaan, pendidikan, sarana-prasarana sekolah, kesejahteraan guru madrasah diniyah, pelayanan kesehatan hingga percepatan penanganan stunting.
“Jalan, pendidikan, kesehatan dan penanganan stunting harus mendapat perhatian karena semuanya berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” kata KH Achmad Yaudin Sogir.
Perhatian juga diberikan kepada guru ngaji, amil, marbot, pesantren dan madrasah. Fraksi PKB menilai kelompok tersebut memiliki kontribusi besar dalam kehidupan sosial, keagamaan dan pendidikan masyarakat sehingga perlu mendapat dukungan melalui kebijakan anggaran daerah.
Di sektor ekonomi kerakyatan, PKB mendorong pemerintah memperkuat stimulus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta petani. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga produktivitas sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
Sementara itu, menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi dan kekeringan, Fraksi PKB meminta alokasi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) disiapkan secara proporsional. Ketersediaan anggaran tersebut diperlukan agar pemerintah dapat bergerak cepat ketika terjadi bencana maupun keadaan darurat.
PKB juga memberikan perhatian terhadap penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 dalam APBD Perubahan 2026. Fraksi PKB meminta penyesuaian tersebut tetap mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025.
Setelah menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi, Fraksi PKB menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun, persetujuan tersebut ditegaskan bukan berarti PKB menghentikan fungsi pengawasannya. Fraksi PKB menyatakan akan tetap mengawal proses pembahasan agar setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami akan mengawal pembahasannya agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” pungkasnya.
(Deni Supriadi)
AKTUALITA.CO.ID — Muhammad Ibrahim, yang akrab disapa Baim, menyatakan kesiapannya untuk mencalonkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, untuk periode masa...
Read more
